REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Sebanyak 10 negara yang tergabung dalam Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dan Cina sepakat merumuskan model baru kerja sama keamanan dan hukum, seiring dengan makin beragamnya ancaman keamanan di kawasan.

"Tantangan ancaman keamanan di waktu-waktu mendatang, akan semakin beragam. Dari ancaman tradisional menjadi ancaman non-tradisional," kata Dewan Negara/Menteri Keamanan Publik Cina Guo Shengkun dalam pertemuan tingkat menteri bidang keamanan ASEAN-Cina di Beijing, Jumat (23/10).

Ia mengatakan ASEAN dan Cina berada dalam kawasan yang sangat dinamis, termasuk dalam hal ekonomi. ASEAN dan Cina berada dalam kawasan yang menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi dunia, artinya makin banyak tantangan keamanan yang dihadapi.

Isu keamanan di kawasan ini merupakan persoalan yang kompleks termasuk kejahatan lintas batas seperti terorisme, perdagangan manusia, bencana alam, narkoba, masalah ketahanan energi, dan pangan yang memicu kriminalitas, serta kejahatan siber.

"Tindak kejahatan terorisme kini makin memasuki tahapan baru, dengan baragam modus antara lain melalui internet, termasuk tindak kejahatan narkoba, yang makin mengancam keamanan kawasan karena melalui internet akan semakin sulit bagi aparat keamanan untuk melakukan penindakan," ujar Shengkun.

Pusat pertukaran informasi intelijen, katanya, merupakan hal penting yang harus ditingkatkan antara ASEAN dan Cina sebagai bagian dari mekanisme baru kerja sama keamanan serta hukum antara kedua pihak.

"Saling bertukar informasi, bertukar pengalaman dan kemampuan, akan mampu membuat kita untuk dapat meningkatkan kapasitas, daya mampu untuk memelihara keamanan dan hukum di kawasan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika