REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengkhawatirkan hak demokratis warga Malaysia hilang. Hal itu dikarenakan kasus yang kini membelit mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Mahathir dipanggil polisi untuk memberikan pernyataan sehubungan dengan seruannya kepada Perdana Menteri Najib Razak untuk mundur. Najib terkena skandal atas keuangan negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Ia mengaku prihatin dengan dipanggilnya Mahathir sebagai subjek penyelidkan polisi Jumat (6/11) lalu atas tuduhan pencemaran nama baik. Menurut Anwar, Mahathir tidak melakukan kejahatan ketika mempertanyakan dan menyuarakan kritik terhadap Najib atas krisis 1MDB.
"Jika, bahkan Mahathir diperlakukan seperti ini, hak demokratis warga Malaysia biasa untuk mempertanyakan dan mengkritik dalam bahaya serius," katanya dikutip dari Channel NewsAsia, Sabtu (7/11).
Menurutnya, bukannya menyelidiki Mahathir, pemerintah seharusnya menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang ia tanyakan sekaligus pertanyaan yang beredar di masyarakat.
Pernyataan tersebut secara resmi disampaikan Anwar melalui pengacaranya dari dalam tahanan. Anwar adalah mantan wakil perdana menteri Mahathir, tapi dipecat pada 1998.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
