REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan, kasus Filipina terhadap Cina di mahkamah arbitrase terkait saling klaim di Laut Cina Selatan telah membuat genting hubungan Beijing dan Manila dan terserah kepada Filipina untuk memperbaiki hubungan.

"Kasus arbitrase yang menyeret Cina merupakan simpul yang telah merintangi perbaikan dan pengembangan hubungan Cina-Filipina," demikian sebuah pernyataan di laman Kementerian Luar Negeri Cina yang mengutip Menlu Wang di Manila.

"Kami tidak ingin simpul ini menjadi lebih kuat, sehingga jadi simpul mati," kata Wang kepada wartawan di Manila. Ia berada di Filipina untuk mengadakan pembicaraan dwipihak pada Selasa. "Bagaimana melonggarkan atau membuka simpul itu, (kami harus) lihat Filipina."

Beijing mengklaim kedaulatan atas hampir semua wilayah Laut Cina Selatan, menolak klaim-klaim atas bagian-bagian dari wilayah itu milik Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei. Selama bertahun-tahun, Cina telah menyatakan perselisihan dengan negara-negara tersebut terkait Laut Cina Selatan ditangani secara bilateral.

Dalam suatu kemunduran legal bagi Beijing, satu pengadilan arbitrase di Belanda memutuskan akhir bulan lalu bahwa pihaknya memiliki jurisdiksi untuk mendengar sejumlah klaim teritorial yang Filipina telah ajukan terhadap Cina atas kawasan-kawasan yang disengketakan di Laut Cina Selatan.

Pemerintah Filipina telah menyambut baik keputusan tersebut. Cina telah memboikot proses berkaitan dengan apa yang diajukan Filipina dan menolak otoritas peengadilan dalam kasus tersebut.

Manila mengajukan kasus itu pada 2013 untuk mengupayakan sebuah keputusan atas haknya mengeksploitasi perairan Laut Cina Selatan di zona ekonomi eksklusif (EEZ) 200 mile laut yang diperbolehkan berdasarkan Konvensi mengenai Hukum Laut PBB (UNCLOS).

"Orang yang menyebabkan masalah itu hendaknya menyelesaikannya," kata Wang. "Kami harap Filipina dapat membuat pilihan yang lebih bijaksana."

Ikuti Whatsapp Channel Republika