REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sebuah dokumen Rusia mengenai rencana perdamaian Suriah beredar di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dokumen itu berisi usulan proses reformasi konstitusi Suriah yang berlangsung selama 18 bulan dan akan diikuti pemilihan presiden.

Namun, dokumen tersebut tidak mengatakan apakah Presiden Suriah Bashar al-Assad tetap berkuasa selama kurun waktu itu. Proposal berisi delapan poin ini juga dilaporkan tidak mengesampingkan partisipasi Assad dalam pemilihan umum.

"Presiden yang dipilih oleh rakyat Suriah akan memiliki fungsi pemimpin komandan angkatan bersenjata, kontrol layanan khusus, dan kebijakan luar negeri," begitu tertera dalam dokumen dikutip Reuters, Rabu (11/11).

Laporan itu mengatakan, proses reformasi tidak harus dipimpin oleh Assad, tetapi dengan calon yang disepakati semua pihak. Dokumen itu juga menyatakan, kelompok oposisi Suriah tertentu harus mengambil bagian dalam pembicaraan kunci pada krisis di Wina, Austria, Sabtu (14/11).

Dokumen itu juga meminta Utusan Khusus PBB Staffan de Mistura meluncurkan proses politik antara pemerintah Suriah dan delegasi kelompok oposisi berdasarkan kesepakatan pemimpin dunia Juni 2012 di Jenewa. Kesepakatan itu menyerukan pemerintah transisi di Suriah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika