REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- PBB menyatakan, sekretaris jenderal mereka tak akan mengunjungi Korea Utara pekan depan.
Pernyataan ini mematahkan laporan sebelumnya dari kantor berita Cina, Xinhua, yang menyatakan Ban Ki-moon akan mengunjungi Korut dan berada di sana selama empat hari.
Pernyataan dikeluarkan kantor juru bicara PBB pada Rabu (18/11). Juru bicara PBB menyatakan, Ban akan berada di New York dan kemudian melakukan perjalanan ke Malta untuk menghadriri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Persemakmuran pada 27 November.
Dari sana ia akan melanjutkan perjalanan ke Paris untuk KTT PBB mengenai perubahan Iklim yang akan dimulai pada 30 November.
"Sekretaris Jenderal tak akan bepergian ke DPRK pekan depan. (Namun) Sekretaris Jenderal berulang kali mengatakan bersedia memainkan peran konstruktif apapun, termasuk mengunjungi DPRK dalam upaya perdamaian, stabilitas dan dialog di Semenanjung Korea," ujar pernyataan menggunakan singkatan dari Democratic People's Republic of Korea (DPRK).
Sebelumnya sebuah laporan kantor berita Cina Xinhua mengutip kantor berita Korut KCNA mengatakan, Ban akan mengunjungi Korut selama empat hari mulai Senin. Menurut KCNA jadwal tersebut telah dikonfirmasi.
Pada Senin, kantor berita Korea Selatan Yonhap juga mengatakan Ban akan mengunjungi Korut pean ini. Mereka memperoleh informasi tersebut dari sumber PBB yang tak mau disebut namanya.
Selama ini Korut berada di bawah beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB untuk masalah rudal dan uji coba nuklir. Korut juga mendapat sanksi terisah dari Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait hal itu.
Dua Sekjen PBB sebelum Ban telah melakukan perjalanan ke Korut. Mereka antara lain Kurt Waldheim yang mengunjungi Pyongyang pada 1979 dan 1981, serta Boutros Boutros-Gali pada 1993.
Sedangkan Ban, yang berasal dari Korsel, sempat berencana awal tahun ini mengunjungi sebuah taman industri di Korut yang dioperasikan kedua Korea. Namun kemudian Korut mencabut persetujuan kunjungan pada menit-menit terakhir tanpa penjelasan.
Seperti diketahui sebelum menjabat sekjen PBB, Ban merupakan mantan Menteri Luar Negeri Korsel periode 2004-2006. Saat itu berlangsung negosiasi multinasional untuk mengakhiri program nuklir Korut.
Sementara itu, Korut dan PBB pada Selasa (17/11) justru sedang mendiskusikan untuk memungkinkan kunjungan pertama Kepala Hak Asasi Manusia PBB ke Pyongyang. Selama ini Korut memiliki catatan buruk dalam masalah pelanggaran HAM.
Duta Besar Korut Ri Hung Sik mengatakan dalam konferensi pers, bahwa pemerintahnya mengundang Komisaris Tinggi HAM PBB Zeid Raad al-Hussein ke Pyongyang untuk menindaklanjuti rencana kerjasama. Juru bicara Zeid, Andre-Michel Essoungou mengatakan pada September komisaris tinggi HAM menyambut undangan tersebut.
Diskusi untuk mempersiapkan kunjungan itu masih terus berlangsung. Essoungou mengatakan, ini akan menjadi pertama kalinya kepala HAM PBB mengunjungi Korut.
Sebelumnya akhir pekan ini Majelis Umum PBB diharapkan akan melakukan pemungutan suara untuk resolusi yang disponsosi Uni Eropa dan Jepang, mengutuk pelanggara HAM Korut. Resolusi juga diharapkan dapat mendorong Dewan Keamanan PBB untuk merujuk Korut ke pengadilan kejahatan perang.
Ri menyatakan, tuduhan bahwa Korut melakukan pelanggaran HAM berdasar pada data palsu dan menyimpang. Data itu diberikan para pembelot, buronan kriminal dan hasil kebijakan bermusuhan untuk menjatuhkan pemerintah Korut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
