Rabu 25 Nov 2015 07:44 WIB

Pembangunan Permukiman Israel Buat Ribuan Palestina Kehilangan Rumah

Rep: Gita Amanda/ Red: Teguh Firmansyah
In this Monday, Sept. 7, 2009 file photo, an Israeli flag is seen in front of the West Bank Jewish settlement of Maaleh Adumim on the outskirts of Jerusalem.
Foto: AP/Bernat Armangue
In this Monday, Sept. 7, 2009 file photo, an Israeli flag is seen in front of the West Bank Jewish settlement of Maaleh Adumim on the outskirts of Jerusalem.

REPUBLIKA.CO.ID, NEGNEV -- Rencana Israel untuk membangun permukiman masyarakat Yahudi baru di wilayah Negnev bisa membuat ribuan warga Palestina di dua desa di kawasan tersebut kehilangan tempat tinggal.

Kelompok Hak Asasi Association for Civil Rights in Israel (ACRI) mengatakan, otoritas Israel telah menyetujui rencana pembangunan lima komunitas masyarakat Yahudi baru di Negnev pada Ahad kemarin. Dua di antaranya akan didirikan di atas tanah dua desa Badui Palestina.

Desa tersebut adalah Bir Hadaj yang merupakan rumah bagi 6.000 orang dan desa Katama yang ditinggali 1.500 jiwa. Otoritas Israel mengklasifikasi dua desa itu sebagai desa tak dikenal.

"Ini adalah bagian dari kebijakan berkelanjutan yang mendorong Badui Palestina terusir dari tanah mereka di Negnev," kata pengacara ACRI Sana Ibnu Bari kepada Aljazirah, Selasa (24/11).

"Kami mungkin akan berhadapan dengan penggusuran ribuan orang dari rumah mereka. Jika pemerintah ingin membangun permukiman baru Yahudi mengapa melakukannya di atas wilayah masyarakat Arab yang telah ada?" kata Ibnu Bari menambahkan.

Dalam siaran pers bersama, kelompok hak asasi Israel Bimkom juga mengutuk tindakan itu sebagai sesuatu yang sangat membahayakan masyarakat Badui Palestina.

Menteri Perumahan Israel Yoav Galant  mengatakan, keputusan ini bertujuan untuk mengubah (Negnev) menjadi daerah yang diinginkan dan berkembang sesuai visi Zionis.

Keputusan Ahad dibuat sebulan setelah Israel meratakan desa Al-Arabiq di Negnev. Ada sekitar 80 ribu warga Badui Palestina di seluruh Negnev. Mereka mendiami 40 desa yang tak diakui otoritas Israel. Mereka juga tak diizinkan mengakses sumber daya negara seperti listrik, air, jalan beraspal, klinik dan pendidikan.

sumber : Aljazirah
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement