REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Tuduhan Perdana Menteri Thailand oposisi berencana menyerang beberapa pejabat tinggi tidak berdasar dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari penyelidikan korupsi, kata salah satu kelompok oposisi besar, Jumat (27/11).

Tuduhan korupsi, yang melibatkan pembangunan taman untuk menghormati kerajaan Thailand, mengancam gerakan anti-korupsi oleh penguasa, yang merebut kekuasaan pada 2014 dan bertekad membersihkan pemerintahan serta menjaga citra kerajaan.

Tuduhan korupsi yang diungkapkan media Thailand dan kelompok oposisi itu mengejutkan negara tersebut, yang mengkhawatirkan penurunan kesehatan Raja Bhumibol Adulyadej (87 tahun).

Pada Kamis, Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menuduh Fron Bersatu untuk Demokrasi (UDD) yang mendukung pemerintahan yang digulingkan Prayuth pada 2014, berada dibalik rencana serangan terhadap tokoh-tokoh pemerintah dalam sebuah acara bersepeda pada 11 Desember untuk menghormati Raja Bhumibol.

Polisi sudah menyelidiki tuduhan korupsi seputar acara tersebut.

Juru bicara UDD Thanawut Wichaidit mengatakan tuduhan itu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari tuduhan penyelewengan dana 1 miliar baht (27,94 juta dolar AS) untuk pembangunan Taman Rajabhakti, yang menampilkan patung-patung raksasa raja-raja Thailand terdahulu.

"Kasus korupsi taman ini melibatkan angkatan darat dan pemerintahan militer, dan tuduhan penyelewengan muncul di media. Kaos merah tidak akan pernah menimbulkan masalah pada hari penting nasional," kata Thanawut.

Juru bicara pemerintah militer menolak berkomentar.

Polisi mengatakan, Kamis, mereka telah mengungkap rencana oleh oposisi pemerintah untuk melancarkan serangan bersenjata saat berlangsungnya acara tersebut.

Dua pria, seorang mantan polisi dan seorang warga sipil ditahan pekan ini terkait dengan dugaan rencana itu, dan surat perintah penangkapan juga telah dikeluarkan untuk tujuh orang lainnya, kata polisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika