Sabtu 28 Nov 2015 10:06 WIB

Rusia Hentikan Bebas Visa untuk Turki per 2016

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Ilham
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Foto: en.trend.az
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia akan menangguhkan bebas visa untuk warga Turki per 1 Januari 2016. "Sebuah keputusan telah dibuat untuk menghentikan bebas visa dengan Turki. Keputusan ini akan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016,’’ kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kepada wartawan seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Sabtu (28/11).

Ia menambahkan, ancaman dari negara ini cukup nyata, militan sedang melewati Turki ke segala arah. Rusia cukup prihatin dengan meningkatnya ancaman teroris di Turki. Ini secara langsung terkait dengan keselamatan Rusia dan warga negaranya. Namun, Lavrov membantah bahwa keputusan untuk menangguhkan rezim bebas visa adalah aksi balas dendam.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya memperingatkan warga untuk tidak melakukan perjalanan ke Turki. Kementerian Luar Negeri Rusia, Kamis (26/11) mendesak warganya yang sudah berada di Turki untuk pulang dengan alasan ancaman teroris yang ada.

Kepala badan pariwisata negara Rusia Rostourism, Oleg Safonov mengatakan, wisatawan Rusia menghabiskan sekitar 10 miliar rubel (151 juta dolar AS) di Turki setiap tahun. ‘’Sekarang Turki tidak akan mendapatkan uang ini, ia akan tetap di Rusia dan akan memfasilitasi pengembangan pariwisata internal,’’ katanya.

Pada 26 November ada lebih dari 9.900 wisatawan Rusia di Turki. Tidak seorang turis Rusia pun akan tinggal tetap di Turki hingga 26 Desember 2015.

Rusia mengesampingkan respon militer terhadap Turki yang juga salah satu anggota aliansi pertahanan Atlantik Utara (NATO). Tetapi, Rusia berjanji tindakan balasan luas menargetkan seluruh sektor ekonomi Turki, termasuk pariwisata, pertanian, dan investasi.

Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev memberikan menterinya waktu dua hari untuk bekerja di luar rencana untuk membatasi kerja sama dengan perusahaan Turki. Rusia juga mengatakan akan memperketat pemeriksaan pada impor pangan atas dugaan pelanggaran standar keselamatan.

Menteri ekonomi Rusia Alexei Ulyukayev mengatakan, ia tidak mengesampingkan bahwa tindakan balasan bisa terjadi pada rencana dua proyek besar pipa gas TurkStream dan pembangkit listrik tenaga nuklir Akkuyu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement