REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Laporan baru menyebut, Pemerintah Mesir memiliki keinginan untuk memecat sekitar 4.000 pegawai negeri dan karyawan swasta yang memiliki keterkaitan dengan Ikhwanul Muslimin (IM).
Surat kabar Alyoum7 mengutip seorang sumber mengatakan, lelih dari 4.000 pemimpin Ikhwan masih menjabat di sejumlah pos sebagai direktur, perwakilan kementerian, atau kepala sektor.
Surat kabar itu juga menyebut, Menteri Pembangunan Dalam Negeri Ahmed Zaki Badr menugaskan inspektoratnya membuat daftar nama individu yang terkait dengan IM dan menduduki jabatan kepala serta menyerahkan kepada badan pengawas.
Badan pengawas tersebut yang nantinya mensupervisi rencana pemecatan. Rencana ini nantinya akan disampaikan ke perdana menteri sebelum disetujui presiden.
Menurut laporan badan pengawas, jumlah anggota IM yang bekerja di tingkat Kotamadya dan Kementerian Pembangunan Lokal telah melampau lebih dari 800 orang.