REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pembicaraan iklim Paris pada Selasa (1/12) memasuki tahap perundingan dasar.
Para pejabat dari 195 negara memiliki waktu satu pekan untuk merampingkan rancangan kesepakatan yang kini setebal 50 halaman jadi tingkat yang bisa ditangani sehingga para pemimpin mereka dapat membacanya ketika mereka bergabung di meja perundingan pekan depan.
Mulai Senin malam (1/12), segera setelah sebanyak 150 pemimpin dunia meninggalkan pusat konferensi sesudah memperlihatkan persatuan dalam memerangi tantangan bersama, perubahan iklim, para perunding segera terjun ke dalam masalah rumit yang harus diselesaikan selama dua pekan ke depan.
"Setiap orang bekerja keras, siang dan malam," kata pemimpin perunding Cina Su Wei. "Para pemimpin telah menyuntikkan dorongan kuat ke dalam perundingan. Sekarang tugas para perunding untuk membahas teks kesepakatan kata demi kata, baris demi baris."
Rancangan kesepakatan Paris diperlihatkan di layar untuk dipertimbangkan para perunding. Pembahasan di kalangan delegasi dari berbagai negara juga sedang berlangsung.
Rancangan akhir dokumen tersebut direncanakan dibahas pada Sabtu (5/11). Berdasarkan rancangan itu, para menteri akan membahas masalah politik sensitif.
Sasaran keuangan, pengurangan gas buangan, sasaran jangka panjang, mekanisme kajian termasuk di antara berbagai silang pendapat yang harus diselesaikan para perunding.
"Tantangannya sekarang ialah cara menerjemahkan kesediaan itu yang akan disatukan dalam penanganan tantangan iklim menjadi penyelesaian nyata bagi masalah sulit perundingan. Itulah apa yang kami kerjakan selama beberapa hari ke depan," kata Kepala Perunding Brasil Antonio Marcondes.
Ia memperingatkan mengenai upaya negara maju untuk mengubah Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim yang mewajibkan negara maju menjadi pelopor dalam pengurangan gas buangan dan menyediakan dukungan teknologi serta keuangan buat negara berkembang.
"Kami merundingkan kesepakatan Paris ini berdasarkan Konvensi tersebut, jadi Konvensi itu ada untuk dipertahankan, dipelihara dan bukan diubah," katanya.
Pada 2009, negara maju berjanji akan menyediakan 100 miliar dolar AS per tahun sampai 2020 guna membantu negara berkembang mengurangi gas buangan dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Namun menurut perhitungan Lembaga Sumber Daya Dunia, hanya 17 miliar dolar AS yang disediakan sampai 2012.
Ikuti Whatsapp Channel Republika