REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Anggota parlemen Amerika Serikat secara mayoritas memilih memberlakukan pembatasan yang membuat pengunjung dari Irak, Suriah dan negara-negara yang terdaftar sebagai pendukung terorisme. Parlemen AS memberikan suara 407-19 untuk mendukung Program Perbaikan Pembebasan Visa 2015.
Kebijakan yang didukung Gedung Putih ini merupakan respons AS terhadap serangan mematikan di Paris. Pembatasan yang diterapkan akan mencegah orang-orang yang bepergian setelah 1 Maret 2011 ke Irak dan Suriah, serta Iran dan Sudan, berpartisipasi dalam program bebas visa.
Kebijakan itu mengharuskan penggunaan paspor elektronik untuk semua negara yang berpartisipasi dan menyerukan negara-negara peserta untuk berbagi lebih banyak data intelijen tersangka teroris dan penjahat.
"Dengan hati-hati, kita sekarang akan meminta mereka untuk mengajukan visa dan melalui proses penyaringan visa formal," kata perwakilan Partai Republik Candice Miller, pendukung utama kebijakan itu.
Program Pembebasan Visa (VWP) tersedia untuk warga 38 negara, sebagian besar sekutu AS dan negara-negara demokrasi maju yang relatif stabil. Banyak dari negara tersebut berada Eropa, termasuk Prancis dan Belgia, negara asal dari beberapa pelaku serangan Paris.
Dibuat pada tahun 1986 untuk membantu memudahkan perjalanan ke AS, program itu telah memberikan keuntungan bagi perekonomian Amerika.
"Namun tidak ada jumlah stimulasi ekonomi yang sebanding dengan nyawa konstituen kami. Dan peristiwa baru-baru di seluruh dunia memerlukan perubahan pada VWP untuk membantu memastikan keamanannya," kata Ketua Komite Kehakiman Bob Goodlatte.
Para pejabat AS mengatakan sekitar 5.000 orang Eropa, termasuk banyak dari negara-negara VWP, telah melakukan perjalanan ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan kelompok-kelompok garis keras seperti IS dan meningkatkan risiko di Amerika Serikat.
Jika peraturan itu disetujui Senat dan mendapatkan tanda tangan Presiden Barack Obama, seperti yang diharapkan, maka diperlukan penyempurnaan paspor elektronik dengan keping, yang berisi data biometrik untuk semua pengunjung bebas visa di Amerika Serikat pada April mendatang, oleh semua negara peserta dalam program tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika