REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Pertemuan oposisi Suriah di Riyadh telah menghasilkan prinsip-prinsip untuk memandu pembicaraan damai dengan pemerintah. Prinsip tersebut dituangkan dalam sebuah pernyataan bersama, Kamis (10/12).

Pernyataan menyeru agar pemerintah atau rezim baru lebih beragam mewakili semua sektor di Suriah. Mereka juga menekankan bahwa Presiden Suriah Bashar Al Assad dan para asistennya tidak boleh ikut serta dalam periode transisi apa pun.

Menurut Reuters, kelompok Ahrar al Sham juga menandatangi pernyataan bersama itu. Sebelumnya, kelompok ultrakonservatif ini menolak menghadiri pertemuan yang disebutnya terlalu dekat dengan pemerintah. Ahrar al Sham menandatangani pernyataan pada akhir pembicaraan yang diseleggarakan dua hari di Riyadh, Saudi.

Baca juga, Galang Kekuatan Saudi Undang 65 Tokoh Oposisi Suriah.

Komunitas internasional meminta krisis Suriah diakhiri dengan jalur negosiasi antara oposisi dengan pemerintah. Kelompok-kelompok oposisi sebelumnya meminta Assad mundur sebelum negosiasi. Namun dalam pernyataan terbaru, Assad diizinkan tinggal hingga pemerintahan transisi dibentuk.

Konferensi dihadiri oleh delegasi dari Koalisi Nasional yang didukung barat dan Komite Koordinasi Nasional yang dinilai paling toleransi oleh otoritas Damaskus.

Selain itu, pernyataan bersama mengatakan, para delegasi mendukung mekanisme demokrasi melalui rezim pluralistik yang mewakili semua sektor dari rakyat Suriah. Termasuk wakil perempuan dan tidak akan mendiskriminasikan kelompok etnis, sektarian dan agama. Para delegasi juga berkomitmen untuk memelihara lembaga negara dan merekonstruksi pasukan keamanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika