REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Shamsi Ali, imam Masjid di New York memberikan tanggapan ihwal komentar bakal calon presiden AS Donald Trump yang mengusulkan Muslim dilarang masuk di AS.
Menurut pria kelahiran Bulukumba, Sulawesi Selatan itu, pernyataan Trump yang anti-Muslim bukan barang baru. Dua sampai tiga tahun lalu, ia juga pernah memberikan pernyataan serupa.
Imam Samshi Ali juga pernah berdebat dengan DT dalam suatu acara. Berikut surat tanggapan Shamsi Ali terhadap pernyataan kontroversial Trump.
Dalam beberapa hari terakhir, Islam atau tepatnya komunitas Muslim Amerika Serikat kembali menjadi buah bibir dan perhatian hampir semua kalangan. Dari presiden, senate, kongress dan para politisi lainnya, hingga ke komunitas agama-agama, bahkan Hollywood. Pasalnya adalah karena 'front runner' kandidat capres dari Partai Republika, Donald Trump, dalam beberapa kesempatan menyampaikan pernyataan kebencian dan terhadap Islam dan pemeluknya.
Berbagai pernyataannya yang tidak saja kontroversial tapi merupakan pernyataan yang menggambarkan kebenciannya terhadap Islam dan pemeluknya. Mulai dari penolakannya terhadap imigran Suriah, hanya karena Muslim, berencana menutup mesjid-mesjid yang nanti dicurigai memiliki indikasi radikal, kartu indentifikasi khusus untuk orang-orang Islam di Amerika, hingga akan melarang orang-orang Islam untuk masuk ke negara Amerika.
Sikap dan pernyataan kebencian Donald Trump itu sesungguhnya bukan hal baru. Dua atau tiga tahun lalu DT pernah memberikan statement yang sama. Ketika itu dia diwawancarai oleh Fox News, sebuah televisi yang juga dikenal sangat anti Islam dan Muslim. Pertanyaan yang disampaikan oleh Fox adalah "bagaimana pendapat anda tentang Islam dan Muslim di Amerika"?
Jawaban DT ketika cukup mengejutkan, bahkan merisaukan saya sebagai aktifis perdamaian dan dialog antar agama. "Bahwa keberadaan Islam dan Muslim di Amerika itu patut diperhatikan secara dekat (watch carefully) karena berbahaya dan masalah". Itu jawaban DT menjawab pertanyaan Fox.
Loading...
Ikuti Whatsapp Channel Republika