REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perebutan kursi Sekertaris Jenderal PBB yang baru dimulai Selasa (15/12). PBB mendorong 193 anggotanya mempertimbangkan calon perempuan memegang jabatan tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon akan mundur pada akhir 2016, setelah menjalani jabatan dua periode. Jabatan ini lazimnya berputar antar wilayah, dan Eropa Timur masuk dalam daftar selanjutnya.
Anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk pemegang hak veto seperti Cina, Rusia, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis merekomendasikan calon-calon yang akan dipilih oleh Majelis Umum. Ini dilakukan dalam upaya meningkatkan transparansi.
Presiden Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum, Duta Besar AS Samantha Power serta Mogens Lykketoft telah mengirim surat pada Selasa kepada negara-negara anggota PBB. Mereka meminta anggota PBB memulai pencarian mengganti Ban.
"Untuk menjamin kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses ke posisi pengambilan keputusan, negara-negara anggota didorong mempertimbangkan untuk menghadirkan calon perempuan maupun laki-laki," tulis PBB.
Para pejabat PBB berharap daftar calon akan selesai pada Maret. Surat itu mengatakan, para pesaing nantinya akan memiliki kesempatan bertemu secara informal dengan negara-negara anggota dan Dewan Keamanan. Proses seleksi akan dimulai pada Juli.
Lykketoft mengatakan, sejauh ini dua kandidat telah diajukan. Mereka adalah mantan Presiden Majelis Umum PBB Srgjan Karim dari Makedonia dan Menteri Luar Negeri Kroasia Vesna Pusic.
"Kami mengundang calon-calon dengan kepemimpinan yang telah terbukti dan kemampuan manajerial, pengalaman yang luas dalam hubungan internasional dan kemampuan diplomatik, komunikasi dan keterampilan multibahasa," ujar Power dan Lykketoft dalam surat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika