REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB mulai mengadopsi resolusi untuk mengacaukan pendapatan ISIS dari minyak dan penjualan barang antik, Kamis (17/12). Para menteri keuangan setuju hal itu akan menjadi tantangan tersendiri.

ISIS atau yang dikenal juga dengan ISIS dan Daesh telah menerima sanksi dari PBB berdasarkan resolusi terkait Alqaidah. Resolusi yang didukung AS dan Rusia itu meningkatkan ISIS menjadi setara dengan kelompok Alqaidah.

(Baca: Resolusi PBB akan Potong Sumber Dana ISIS)

Mneteri Keuangan AS Jacob Lew yang mengepalai pertemuan itu Kamis (17/12), menyebut ISIS sebagai sasaran finansial yang menantang. Hal ini karena berbeda dengan kelompok Alqaidah, ISIS mendapatkan sedikit sumbangan dari donor luar negeri.

ISIS mendapat dananya dari penjualan barang antik, minyak, pembayaran tebusan sandera dan aktivitas kriminal lainnya. Menurut analis IHS yang berbasis di London, ISIS menerima 80 juta dolar AS per bulannya meski Rusia dan koalisi pimpinan AS telah menekan mereka.

Sekitar setengah dari dana kelompok ini berasal dari penjarahan properti dan pemerasan. Sedangkan 43 persen dari penjualan minyak dan sisanya dari penjualan listrik, donasi hingga penjualan narkoba.

Baca juga:

Deretan Jam Tangan Fantastis Milik 5 Pemimpin Dunia

Gara-Gara Facebook, Misi Rahasia AS di Libya Bocor

Layanan UberX Dilegalkan di New South Wales

Ikuti Whatsapp Channel Republika