REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Para pemimpin Eropa pada Kamis malam (17/12) menyerukan dilaksanakannya tindakan mendesak menangani krisis migran dan sepakat mensahkan sikap mengenai paket kontroversial penjaga perbatasan dalam enam bulan.

"Selama beberapa bulan belakangan, Dewan Eropa telah mengembangkan strategi yang bertujuan membendung arus migrasi yang tak pernah terjadi sebelumnya yang kini dihadapi Eropa," kata para pemimpin tersebut di dalam satu pernyataan setelah pertemuan tahap pertama dalam konferensi tingkat tinggi di Brussels.

"Penerapannya tak memadai dan harus dipercepat," kata pernyataan tersebut.

Para pemimpin sepakat untuk secepatnya mengkaji semua usul yang dibeberkan oleh Komisi Eropa, sayap pelaksana blok itu, untuk membentuk badan penjaga perbatasan dan pantai yang memungkinkan Brussels untuk secara cepat menanggapi perlindungan perbatasannya.

Usul tersebut juga meminta negara anggota melepaskan hak kedaulatan sebab, dalam situasi mendesak, lembaga baru itu akan diberi hak untuk melakukan penggelaran di lapangan guna melindungi perbatasan blok tersebut tanpa izin negara anggota.

Menurut pernyataan itu, Dewan Eropa mesti secepatnya mengkaji usul tersebut dan mesti mensahkan sikapnya mengenai Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa di bawah Kepresidenan Belanda, yang akan berlangsung selama enam bulan ke depan.

Para pemimpin tersebut juga menegaskan untuk memelihara keutuhan Schengen sangat perlu untuk memperoleh kembali kendali atas perbatasan eksternal.

Baca juga:

Gara-Gara Facebook, Misi Rahasia AS di Libya Bocor

Deretan Jam Tangan Fantastis Milik 5 Pemimpin Dunia

Ikuti Whatsapp Channel Republika