REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Saudi menginisiasi pembentukan aliansi militer Islam. Saudi mengklaim terdapat 34 negara terlibat dalam aliansi tersebut. Sementara Indonesia tidak termasuk di dalamnya. 

Ketua PB NU Said Aqil Siradj mempertanyakan pembentukan aliansi tersebut.  "Sesungguhnya yang patut untuk dipersoalkan adalah mengapa yang dibentuk oleh pemerintah Arab Saudi adalah aliansi militer bukan pusat atau center kajian penaggulangan terorisme?," kata Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (18/12).

Pertanyaan ini menemukan relevansinya dan dianggap penting mengingat kejahatan yang akan diperangi adalah terorisme, sebuah kejahatan yang terstruktur dan massif serta bersifat sublim. Terorisme menurut dia, bukan persoalan angkat senjata. Terorisme menebar teror dan ancaman.

Dalam ungkapan lain berperang melawan terorisme adalah berperang yang mengharuskan menggunakan teknik peperangan tingkat tinggi.

Mendapati kerja-kerja terorisme yang sublim tersebut, Said Aqil menegaskan tentu saja sangat naïf jika yang dilakukan adalah justru membentuk aliansi militer.  Karena hal itu akan sia-sia belaka.

Lebih dari itu, jika dikaji lebih dalam untuk konteks saat ini pascabubarnya Pakta Warsawa, sesungguhnya tidak ada aliansi militer yang efektif kecuali NATO yang berada di bawah PBB langsung.

Baca juga, 34 Negara Bentuk Aliansi Militer Islam, Nama Indonesia tak Ada.

"Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan mengirimkan nota protes diplomatik harus sepenuhnya kita dukung. Sebab tercatat beberapa kali pemerintah Saudi Arabia melakukan kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang bersifat serampangan dan cenderung gegabah dan main klaim belaka," ujarnya menegaskan.

Terakhir, PBNU menyerukan kepada segenap umat Islam untuk tetap berwaspada terhadap isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Di luar itu, umat Islam dihimbau untuk terus menjaga harmoni dalam keberagaman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika