REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui resolusi mendukung peta jalan internasional bagi proses perdamaian Suriah. Sebuah hal langka yang menunjukkan persatuan di antara negara-negara besar dalam konflik tersebut.
Resolusi ini memberikan berkah bagi PBB untuk pembicaraan sebelumnya di Wina, Austria. Pembicaraan tersebut menyerukan gencatan senjata, melakukan pembicaraan antara pemerintah Suriah dan oposisi dan memberikan waktu dua tahun untuk menciptakan pemerintahan yang bersatu dan menyelenggarakan pemilihan umum.
Namun, hambatan untuk mengakhiri perang sipil yang bergulir hampir lima tahun itu tetap menakutkan, dengan tidak ada sisi yang mampu mengamankan kemenangan militer.
"Dewan ini mengirimkan pesan yang jelas kepada semua pihak bahwa sekarang saatnya untuk menghentikan pembunuhan di Suriah," ujar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry setelah pemungutan suara Jumat (18/12).
Resolusi ini juga menyerukan PBB untuk menyajikan dewan dengan pilihan untuk memantau gencatan senjata dalam waktu satu bulan. Resolusi itu menyebutkan pembicaraan antara pemerintah Suriah dan oposisi harus dimulai pada awal Januari. Meski menurut Kerry, pertengahan akhir Januari lebih mungkin untuk dilakukan pembicaraan.
Resolusi ini muncul setelah Rusia dan AS mencapai kesepakatan. Dua kekuatan tersebut memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang apa yag harus terjadi di Suriah, di mana ISIS menguasai banyak wilayah dan diduga menjadi landasan peluncuran serangan di negara-negara Barat.