REPUBLIKA.CO.ID, BERN -- Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Yaman Ismil Ould Cheikh Ahmed pada Ahad (20/12) mengumumkan berakhirnya pembicaraan perdamaian paling akhir mengenai Yaman.
Ia mengatakan semua pihak menyepakati kerangka kerja bagi perundingan dan akan bertemu lagi pada 14 Januari 2016 dalam babak baru pembicaraan. "Perdamaian di Yaman hanya bisa diwujudkan melalui perundingan diplomatik," kata utusan khusus tersebut dalam satu taklimat yang diadakan di Ibu Kota Swiss, Bern dikutip Xinhua Senin (21/12).
Ia menambahkan pusat perhatian dalam beberapa hari ke depan ialah mewujudkan gencatan senjata baru yang berkelanjutan. Menurut utusan khusus itu, semua pihak datang untuk mengembangkan kerangka kerja bagi perundingan perdamaian terperinci yang secara tegas didasari atas Resolusi 2216 Dewan Keamanan PBB dan resolusi terkait lain Dewan Keamanan. Tujuannya ialah mewujudkan diakhirinya perang dan kembalinya peralihan politik yang damai.
Semua pihak juga membuat kemajuan serius melalui penetapan kerangka kerja bagi perundingan ke arah penyelesaian menyeluruh. Selain itu, semua pihak j uga menetapkan seperangkat langkah relevan pembangunan kepercayaan yang berkaitan dengan pembebasan tahanan, peningkatan layanan masyarakat dan perbaikan aliran bantuan kemanusiaan ke Taizz serta gubernuran lain Yaman, kata dia.
Utusan khusus itu mengatakan berdasarkan kesepakatan oleh semua pihak tersebut, semua tahanan dan narapidana akan dibebaskan segera setelah gencatan senjata permanen dilaksanakan.
Pada saat yang sama, delegasi yang hadir juga sepakat untuk melanjutkan pekerjaan bagi Komite Koordinasi dan Penurunan Ketegangan yang ditetapkan selama babak perundingan saat ini dan mengidentifikasi lokasi yang layak bagi kegiatan tersebut di wilayah itu. Komite tersebut akan terdiri atas penasehat militer dari kedua pihak dan difasilitasi oleh PBB.
Utusan khusus itu menyampaikan penghargaannya kepada semua pihak atas kehadiran mereka, dan kesepakatan keikut-sertaan konstruktif dalam pembicaraan perdamaian yang difasilitasi PBB.
Ia juga menyampaikan penghargaannya kepada para peserta atas komitmen mereka bagi penghentian permusuhan, yang diumumkan dengan dimulainya pembicaraan.
Sayangnya, tambah pejabat PBB tersebut, ada sejumlah pelanggaran penghentian permusuhan yang mempengaruhi kemajuan pembicaraan itu.
Mengingat pentingnya penghentian permusuhan bagi keberhasilan pembicaraan, utusan khusus itu mengatakan ia telah memilih untuk menunda pembicaraan sampai pertengahan Januari 2016.
Untuk menjamin dipatuhinya penghentian permusuhan dan memungkinkan keberlanjutan, utusan khusus tersebut menekankan konsultasi bilateral tambahan akan diperlukan di Yaman dan di wilayah itu dalam beberapa pekan ke depan.
Konsultasi tersebut melibatkan 24 penasehat dan wakil Yaman mengenai pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh dan langgeng, peningkatan situasi kemanusiaan dan kembalinya peralihan politik yang teratur dan damai. Lembaga PBB memperkirakan 82 persen penduduk Yaman saat ini memerlukan sejenis bantuan kemanusiaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
