REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan (DK) PBB pada Rabu (23/12) dengan suara bulat mensahkan resolusi, dan menyambut baik kesepakatan antarfaksi politik yang bersaing di Libya untuk membentuk pemerintah persatuan nasional.

Resolusi tersebut, yang menyambut baik pembentukan Dewan Presiden di Libya, juga menyeru DK agar mengupayakan pembentukan pemerintah dalam waktu 30 hari dan menuntaskan pengaturan keamanan yang diperlukan untuk menstabilkan Libya.

Kesepakatan yang diperantarai PBB itu ditandatangani pada Kamis di Maroko oleh anggota parlemen yang bersaing di Libya, satu parlemen yang diakui masyarakat internasional dan satu lagi yang diproklamasikan secara sepihak di Tripoli, bersama wakil dari semua partai politi8k Libya, pemerintah kota praja dan kelompok masyarakat sipil.

Menurut kesepakatan tersebut, semua peserta dialog mengenai Libya akan membentuk pemerintah persatuan guna mengakhiri kerusuhan dan kekacauan politik di negeri itu.

Resolusi tersebut juga mensahkan Komunike Roma, dokumen yang telah menjanjikan dukungan buat pemerintah persatuan nasional sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di Libya.

Libya telah menghadapi krisis politik antara dua parlemen dan pemerintah yang bersaing serta memperebutkan keabsahan di tengah kekacauan dan kondisi tidak aman selama bertahun-tahun, setelah tergulingnya mendiang pemimpin Libya Muammar Gaddafi.

PBB telah menengahi beberapa dialog antarkelompok yang bersaing di Libya sejak September 2014.

Ikuti Whatsapp Channel Republika