REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Keamanan Dalam Negeri AS sedang mempersiapkan untuk mendeportasi ratusan imigran yang tak tercatat di Amerika Serikat. Laporan ini mengejutkan pendukung hak imigran.
The Guardian melaporkan pada Kamis (24/12), mengutip sumber anonim, laporan mengatakan orang dewasa dan anak-anak akan ditahan di mana pun mereka ditemukan. Mereka yang tak tercatat juga akan segera dideportasi.
Operasi akan fokus pada orang-orang yang memasuki AS dari perbatsan di barat daya sejak awal 2014. Banyak dari mereka diasumsikan melarikan diri karena kekerasan geng dan runtuhnya institusi di Amerika Tengah. Operasi juga akan fokus pada orang-orang yang telah diperintahkan pergi oleh hakim imigrasi.
Penyelidikan Guardian pada Oktober menemukan orang-orang yang dideportasi oleh pemerintah AS yang kembali ke Amerika Tengah sering menghadapi ancaman kekerasan. Dalam beberapa kasus mereka bahkan dibunuh setelah kembali.
Direktur kelompok Migrant Rights dan Program Keadilan di Women's Refugee Commission Michelle Brane mengatakan, ia kecewa dengan rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, ini akan membuat anak-anak dan perempuan kembali ke tempat paling berbahaya di dunia.
"Ini tak menunjukkan apa yang pemerintah katakan ingin menampung imigran dan pengungsi," ujarnya.
The Guardian mengutip laporan Washington Post mengatakan, kampanye nasional ini akan dipimpin badan immigration customs and enforcement (ICE). Operasi akan dimulai awal Januari.
Sekretaris ICE Gillian Christensen mengatakan badan tersebut akan berfokus pada individu yang menimbulkan ancaman bagi keamnan nasional, keselamatan publik, dan keamanan perbatasan.
"Ini termasuk individu, baik sendiri atau dengan anggota keluarga, yang telah ditangkap mencoba untuk melawan hukum masuk ke Amerika Serikat, melewati batas terakhir, dan individu yang telah menerima pesanan akhir deportasi pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014," kata Christensen.
Calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton, Martin O'Malley dan Bernie Sanders bulat-bulat mengecam rencana tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika