REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pejabat Korea Selatan akan menemui perempuan yang dipaksa menjadi budak seks untuk tentara Jepang masa perang pada Selasa (29/12).
Tujuannya untuk meminta dukungan mereka terhadap kesepakatan besar dengan Jepang. Itu dilakukan setelah perjanjian tersebut dikecam tidak menebus dengan sepantasnya perlakuan terhadap para perempuan tersebut, yang dipaksa bekerja melacur oleh militer Jepang saat Perang Dunia II.
(Baca: Budak Seks Korea, Jepang Tawarkan Uang dan Permintaan Maaf)
Jepang menawarkan permohonan maaf tulus dan dana satu miliar yen (sekitar Rp 83 miliar) untuk para korban yang masih hidup saat in. Seoul dan Tokyo menyebutnya sebagai kesepakatan akhir dan tidak dapat ditarik.
Nasib 46 'perempuan penghibur' asal Korea Selatan yang masih hidup itu menjadi masalah emosional di Korea Selatan dan menjadi sumber ketidakpercayaan serta menodai hubungan dengan Jepang selama beberapa dasawarsa.
Pejabat dari kedua negara itu memuji kesepakatan tersebut sebagai sebuah terobosan besar, namun media Korea Selatan dan para korban sendiri memiliki reaksi yang bercampur aduk, terutama terkait isu penolakan Tokyo untuk mengambil langkah pertanggungjawaban hukum yang resmi.
Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida berkata pada Senin pembayaran sebesar satu juta won itu bertujuan mengembalikan kehormatan perempuan, namun bukan sebagai kompensasi resmi.
"Terdapat perbedaan jelas antara pembayaran dan kompensasi resmi yang dibayar sebagai hasil dari tindakan kejahatan. Saya akan benar-benar mengabaikan kesepakatan itu," kata Lee Yong-Soo, salah satu korban, pada Senin.
Presiden Korea Selatan, Park Geun-Hye meminta pengertian dari para masyarakat dan para korban terkait kesepakatan tersebut. Kementerian Luar Negeri mengatakan dua wakil menteri akan mengunjungi dua tempat tinggal wanita penghibur pada Selasa untuk menjelaskan persyaratan dan mendapatkan dukungan dari para korban.
Baca juga:
10 Penemuan Ruang Angkasa Terhebat 2015
Ratusan Keluarga ISIS Selamatkan Diri dari Suriah Utara
Ikuti Whatsapp Channel Republika