REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina membentuk tiga unit militer baru dan juga akan memperbarui peralatan serta modernisasi struktur komando. Hal itu merupakan realisasi rencana perbaikan besar angkatan bersenjata oleh Presiden Xi Jinping pada November tahun lalu.
Presiden Xi menegaskan pada upacara peresmiannya pada Kamis (31/12) waktu setempat, reformasi militer tersebut karena ingin menertibkan sengketa territorial di Laut Cina Selatan dan Timur. Selain itu, Angkatan Laut Cina berinvestasi untuk menambah kapal selam dan kapal induk. Sementara Angkatan Udara sedang mengembangkan pesawat tempur siluman.
Menurut informasi dari Reuters, Jumat (1/1), pada upacara peresmian tersebut Xi meresmikan unit perintah umum baru untuk tentara, kekuatan rudal dan dukungan kekuatan strategis untuk Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Dalam upacara tersebut Presiden Xi menyerahkan bendera merah besar kepada Li Zuocheng yang diangkat sebagai kepala angkatan perintah wilayah. Li sebelumnya merupakan komandan kunci di wilayah militer Chengdu, yang meliputi pengamanan Tibet.
Reformasi tersebut termasuk membangun struktur komando operasional bersama pada 2020 dan melengkapi peralatan daerah militer yang ada. Selain itu juga memangkas jumlah pasukan menjadi 300 ribu pasukan, yang diumumkan pada September tahun lalu.
“Tahap pertama reformasi tersebut yaitu mengembangkan persenjataan baru serta mengurangi jumlah model yang dioperasikan dengan fitur besar,” kata Presiden Xi, Jumat (1/1).
Cina bergerak cepat dalam memperbarui persenjataan perangkat keras militer, tetapi integrasi sistem yang kompleks pada struktur komando wilayah merupakan tantangan besar bagi mereka. Pemotongan jumlah pasukan besar-besar terbukti menjadi kontroversi, dan surat kabar militer telah menerbitkan serangkaian komentar peringatan penolakan terhadap upaya reformasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
