REPUBLIKA.CO.ID,COLORADO -- Sekitar 200 karyawan muslim imigran asal Somalia dipecat oleh sebuah perusahaan pengepakan daging, Cargill Meat Solutions di Fort Morgan, Colorado, Amerika Serikat. Alasan perusahaan memecat 200 karyawan muslim tersebut karena menggunakan tempat dan waktu kerja untuk shalat.
Pemecatan ini pun mendapatkan penolakan dari para karyawan. Mereka menilai sejak 2009 karyawan Muslim telah diberikan kebebasan waktu dan tempat untuk shalat, selama tidak mengganggu pekerjaan.
Namun kebijakan itu berubah setelah dipegang manajemen yang baru dengan tidak memberika waktu dan tempat leluasa bagi Muslim untuk beribadah. Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) menilai sikap perusahaan ini sangat diskriminatif karena hanya memberikan pilihan libur bagi karyawan yang ingin beribadah.
Juru bicara CAIR Colorado, Jaylani Hussein mengatakan semua karyawan yang dipecat tersebut tidak pernah membuat masalah dalam kinerja perusahaan. "Semua karyawan tersebut sangat cakap dan tidak memiliki masalah. Mereka hanya ingin hak beribadah mereka dikembalikan, karena mereka tetap mengutamakan ibadah saat bekerja," katanya dilansir dari Associated Press, Jumat (1/1).
(Baca: Survei Menunjukkan Hak Muslim di AS Kurang Diperhatikan).
"Ibadah ini untuk mendapatkan berkah dari Tuhan dalam bekerja," tambahnya. Namun perusahaan agribisnis multinasional yang telah memiliki 155 ribu karyawan di 68 negara bagian AS membantah hal itu. Pihak perusahaan menilai ada kesalahpahaman informasi terkait kebijakan tersebut.
Pihak perusahaan mengklaim tidak pernah melarang hak karyawan untuk beribadah. Namun karyawan yang terlambat masuk tiga hari berturut-turut terancam akan dipecat. Termasuk 200an karyawan yang terancam diberhentikan.
"Kami tidak bisa mengakomodasi semua karyawan, karena sebagian besar mereka berada di bagian produksi yang sebagai tulang punggung perusahaan. Kami harus memastikan keamanan pangan dan produk yang kami hasilkan dapat memenuhi harapan konsumen," ujar juru bicara perusahaan kepada media lokal setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
