REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- PBB tidak akan mengeluarkan undangan pembicaraan damai antara pemerintah Suriah dan oposisi pada 25 Januari sampai negara besar mendorong proses perdamaian.

"Pada tahap ini PBB akan melanjutkan dengan mengeluarkan undangan ketika negara ujung tombak ISSG (Kelompok Internasional Penyokong Suriah) memahami siapa di antara oposisi harus diundang," ujar juru bicara PBB Farhan Haq.

Negara-negara yang mengemudikan inisiatif diplomatik di Suriah di antaranya Amerika Serikat, Rusia dan negara Eropa dan Timur Tengah lainnya, termasuk Arab Saudi dan Iran.

Menurut diplomat PBB, pembicaraan yang ditengahi PBB antara pemerintah Suriah dan oposisi akan tertunda. "Keterlambatan mungkin muncul," kata satu sumber diplomatik.

Pembicaraan yang direncanakan pada 25 Januari di Jenewa merupakan bagian dari proses perdamaian yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB bulan lalu adalah perjanjian internasional tentang Suriah yang langka. Di Suriah, perang sipil lima tahun telah menewaskan sedikitnya 250 ribu orang.

Proses yang menyerukan perundingan damai Suriah bertujuan untuk mendirikan pemilihan pemerintah dan akhirnya transisi.

Kelompok oposisi Suriah yang didukung Barat mengatakan, mereka ingin pengepungan pemerintah untuk mengakhiri sebelum pembicaraan dapat dimulai. PBB mengatakan pemerintah dan oposisi pengepungan telah menempatkan warga sipil berisiko kelaparan.

Baca juga:

Parlemen Inggris Perdebatkan Larangan Trump Masuk Negaranya

Sejarah Hari Ini: Zeppelin Jerman Jatuhkan Bom ke Inggris

Ikuti Whatsapp Channel Republika