REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Ahad (24/1), ia akan mengupayakan pemukim Yahudi yang diusir tentara Israel untuk menepati kembali dua rumah mereka di Hebron, Tepi Barat. Ini dilakukan setelah adanya kritikan dari kelompok sayap kanan pemerintah.
Selama ini permukiman Israel di wilayah Tepi Barat, diangap ilegal oleh sebagian besar negara di dunia. Ini merupakan masalah mendasar dalam proses perdamaian Israel-Palestina serta pemicu gelombang serangan kekerasan.
Sekitar 80 pemukim telah diusir dari Hebron pada Jumat (22/1). Pengusiran dilakukan setelah Menteri Pertahanan Moshe Yaaalon menahan izin yang diperlukan untuk mereka di apartemen di kota di mana ketegangan terjadi.
Kelompok pemukim mengatakan, telah memberi rumah dari pemilik Palestina. Tapi Yaalon mengatakan para pemukim gagal mendapatkan izin dari pemerintah Israel untuk pindah dan masuk tanpa izin.
Seorang ajudan Netanyahu mengatakan pada Jumat, perdana menteri mendukung keputusan Yaalon untuk mengusir pemukim. Langkah tersebut menarik kritikan anggota koalisi pemerintah sayap kanan. Mereka mengancam akan menahan dukungan mereka dalam jajak pendapat di parlemen.
Namun ajudan Netanyahu mengatakan, para pemukim bisa kembali menempati rumah mereka setelah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam pernyataan publik pada pertemuan kabinet mingguan Ahad, Netanyahu mengatakan pemerintahnya mendukung permukiman dan akan mempercepat proses pemeriksaan untuk kasus pemukim.
"Saat proses pembelian telah resmi, kami akan mengizinkan warga dari dua rumah di Hebron kembali," ujar Netanyahu membenarkan pernyataan ajudannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
