REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Kementerian pertahanan Israel telah menyetujui rencana membangun 153 unit baru permukiman di Tepi Barat yang diduduki, kata seorang juru bicara lembaga pengawas permukiman Israel, Peace Now, Senin (25/1).

Hagit Ofran mengatakan rencana itu diberlakukan pada pekan lalu dan melibatkan permukiman kecil di wilayah Ariel di bagian utara Tepi Barat, Permukiman Carmel di wilayah Hebron serta blok permukiman Gush Etzion. Menurut organisasi non-pemerintah itu, gerakan tersebut menandai akhir dari pemberhentian pembangunan tidak resmi di wilayah Palestina yang terhenti selama 18 bulan lamanya.

Peace Now mengatakan pada 28 Desember Israel sedang bekerja untuk menghidupkan kembali dan memperpanjang rencana pembangunan permukiman Yahudi yang baru di wilayah kontroversial Tepi Barat yang dikenal sebagai E1. Dalam sebuah laporan, organisasi itu menyebutkan dari data pemerintah yang didapatkan berdasarkan Ketetapan Kebebasan Informasi, kelompok itu mengatakan kementerian perumahan ingin membangun 55.548 unit rumah di Tepi Barat termasuk dua permukiman baru yang akan menempatkan lebih dari 8.300 unit rumah di E1.

Wilayah E1 dan permukiman Maaleh Adumim yang berdekatan membentuk wilayah penyangga Israel di bagian timur Jerusalem yang disebut akan membagi wilayah Tepi Barat menurut warga Palestina dan akan mengancam kelangsungan terwujudnya negara Palestina.

"Wilayah Maale Adumim dan E1 merupakan satu dari wilayah yang sangat sensitif dalam hal kesempatan untuk solusi dua negara. Karena alasan tersebut, kapan pun pemimpin Israel mencoba untuk memberlakukan rencana di E1, komunitas internasional sangat mencela mereka," Peace Now menuliskan.

Amerika Serikat, PBB dan Uni Eropa menentang seluruh pembangunan permukiman Israel namun telah menyuarakan kekhawatiran khusus terkait rencana yang melibatkan E1.

Baca juga:

Sejarah Hari Ini: India Resmi Jadi Republik

Iran dan Italia Tandatangani Kesepakatan Miliaran Dolar

Ikuti Whatsapp Channel Republika