REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus segera memberlakukan embargo terhadap Sudan Selatan mengingat para pemimpin kelompok yang bertikai sama-sama melakukan kejahatan perang selama dua tahun terakhir, demikian laporan tahunan lembaga pemantau sanksi PBB.
Dalam laporan rahasia dari lembaga pemantau konflik di negara kaya minyak itu, Presiden Salva Kiir dan pemimpin gerilyawan Riek Machar bertanggung jawab langsung terhadap pembantaian warga sipil dan kejahatan lain. Reuters membaca laporan tersebut pada Senin (25/1).
Dewan Keamanan sudah sejak lama mengancam akan memberlakukan embargo senjata. Namun, rencana itu selalu gagal karena veto Rusia dan dukungan salah satu anggota dewan, Angola, yang beralasan embargo senjata berpotensi hanya berdampak pada satu pihak karena lebih mudah menerapkannya kepada pemerintah.
Panel pemantau konflik meminta Dewan Keamanan memasukkan ke dalam daftar hitam sejumlah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap sejumlah aksi dan kebijakan yang mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas negara. Nama dari individu yang direkomendasikan untuk sanksi dalam bentuk pelarangan perjalanan internasional dan pembekuan aset tersebut tidak ada dalam laporan.
Namun, seorang diplomat mengatakan Presiden Kiir dan Machar termasuk di dalamnya. Perang bersaudara di Sudan Selatan terjadi akibat perseteruan politik antara Kiir dan Machar yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden.
Perseteruan itu kemudian meluas menjadi konflik etnis antara suku Dinka dan Nuer yang menewaskan lebih dari 10 ribu warga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
