REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Panel Pakar PBB mengatakan Dewan Keamanan PBB perlu mempertimbangkan pembentukan komisi investigasi internasional untuk menyelidiki beragam tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di perang Yaman, Rabu (27/1). Dalam laporan para pakar ke DK tertulis warga sipil adalah korban utama dalam perang tersebut.

Dikutip dari Al Jazeera, laporan juga menyebutkan beragam taktik yang digunakan pihak bertikai, pemberontak Houthi dan sekutu dengan koalisi pimpinan Saudi dan pasukan darat Yaman. Salah satu taktik yang digunakan adalah kelaparan.

Panel mengatakan kesalahan Houthi dan sekutu adalah beragam kasus rekrutmen anak dibawah umur untuk berperang. Mereka juga merekrut anak-anak untuk jadi tentara.

Houthi menduduki ibu kota Sanaa sejak September 2014. Intervensi militer koalisi pimpinan Saudi dimulai sejak Maret 2015. Pertempuran ini menghancurkan Yaman dan memaksa dua juta penduduk mengungsi.

Perang juga menyebabkan krisis kemanusiaan pada 22 juta orang. Sebanyak 80 persen populasi Yaman menghadapi kelaparan.

Lebih dari 5.800 orang tewas karena konflik. Laporan panel mengecam para delegasi yang menolak berpartisipasi dalam pembicaraan damai Desember lalu. "Mereka tidak bertanggungjawab atas pembunuhan dan pengembalian proses politik," katanya.

Sementara koalisi melakukan 119 pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Sebagian besar melibatkan serangan udara pada warga dan objek sipil. Juru bicara koalisi mengatakan mereka telah berusaha menghindari korban sipil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika