REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Presiden Taiwan Ma Ying-jeou pada Kamis (28/1) terbang ke pulau sengketa di Laut Cina Selatan meskipun ada kritik dari Amerika Serikat dan protes dari negara terlibat sengketa itu, yang meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

Taipei menegaskan pulau Taiping di Kepulauan Spratly adalah bagian dari wilayahnya, tetapi pulau itu juga diaku sebagian atau keseluruhan oleh Vietnam,Cina, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Dalam pidato kepada militer di Taiping, Ma mengatakan pulau itu "bagian melekat dari Republik Cina". Presiden Ma menggunakan nama resmi Taiwan. "Pulau ini tidak bisa disengeketakan," kata dia.

Kunjungan Ma ke Taiping dilakukan karena beberapa negara lain meningkatkan kehadiran militer mereka di wilayah yang disengketakan itu.

Cina mengklaim hampir seluruh pulau di Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya, dan negara-negara pengklaim lainnya mengeluh bahwa Cina menjadi semakin agresif dalam menyatakan klaimnya.

Namun, Presiden Ma menggunakan nada yang lebih lunak, menyerukan untuk mengesampingkan perselisihan dan mengusulkan eksplorasi bersama wilayah yang diyakini menyimpan banyak sumber daya alam itu.

"Untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan, pemerintah Taiwan akan bekerja untuk menjaga kedaulatan, mengesampingkan perselisihan, mengupayakan perdamaian dan timbal balik, serta mempromosikan pembangunan bersama," kata Ma.

Amerika Serikat, yang mengaku tidak ingin melihat eskalasi ketegangan di kawasan itu, mengatakan kunjungan Ma ke Pulau Taiping sangat tidak membantu dan tidak memberikan kontribusi pada penyelesaian damai sengketa di Laut Cina Selatan. Selain AS, Vietnam juga memprotes kunjungan Ma tersebut.

"Kami dengan tegas menentang tindakan Presiden Ma berkunjung ke Itu Aba (sebutan Vietnam untuk pulau Taiping)," kata Tran Duy Hai, perwakilan dari Kantor Ekonomi dan Kebudayaan Vietnam di Taipei, kepada AFP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika