REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Pemerintah Israel secara resmi mengatakan pada Sabtu (30/1) bahwa mereka akan mempertimbangkan undangan Prancis untuk menggelar pembicaraan damai dengan Palestina.
Namun mereka juga percaya Prancis melakukan kesalahan dengan mengatakan akan tetap mengakui negara Palestina jika pembicaraan gagal.
"Jika dan ketika kita memenuhi undangan ke konferensi, kami akan mengkajinya dan merespon hal itu," ujar pejabat Prancis yang menolak menyebut namanya dilansir Reuters.
Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengataka kepada diplomat pada Jumat (29/1), bahwa jika konferensi yang ia usulkan tak mendapatkan hasil maka dalam kasus ini mereka akan bertanggung jawab dan tetap mengakui negara Palestina.
Israel secara resmi menolak ide tersebut. Menurutnya mengapa Palestina bergeming jika dalam konferensi ini mereka sudah tahu bahkan tanpa kemajuan mereka akan mendapat apa yang diharapkan. Dua menteri mengatakan Israel harus memboikot pertemuan.
"Tegas, Israel tak akan menghadiri konferensi di bawah ancaman," kata Menteri Perhubungan Israel Yisrael Katz yang juga menggemakan komentar Menteri Energi Yuval Steinitz.
Sebelumnya upaya pembicaraan damai yang dimediasi Amerika Serikat untuk mencapai solusi dua negara runtuh pada 2014. Belum ada lagi upaya menghidupkan kembali pembicaraan tersebut.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas berbicara dengan para pemimpin Afrika di KTT di Ethiopia. Ia mendesak mereka mendukung konferensi Prancis.
Fabius juga telah menyerukan dukungan internasional kelompok Arab, Uni Eropa dan Dewan Keamanan PBB untuk memberi tekanan pada kedua pihak agar berkompromi. Tapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut inisiatif Prancis kontraproduktif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika