REPUBLIKA.CO.ID, BETHLEHEM -- Dua kubu organisasi politik Palestina, Hamas dan Fatah, berencana mengadakan pertemuan membahas rekonsiliasi untuk bersatunya pemerintahan Palestina. Hal ini diungkapkan pihak Hamas yang diwakili Ismail Radwan pada Sabtu (30/1).
Dia mengumumkan pertemuan antara Hamas dan Fatah pada Februari mendatang di Doha, Qatar.
Radwan mengatakan kepada Ma'an News, tanggal pertemuan sedang dirancang di ibu kota Qatar dan pembahasan terkait perjanjian rekonsiliasi. Dia menambahkan, Hamas berkomitmen melaksanakan perjanjian rekonsiliasi sebagai ganti usulan kesepakatan baru.
Dia menjawab keraguan antara faksi Palestina terhadap dukungan upaya kesepakatan baru terkait finansial, politik, dan moral. Pekan lalu, para pejabat Fatah membahas upaya pemulihan hubungan dengan Hamas.
"Ada undangan serius dari pihak Hamas dan Jihad Islam membentuk kemitraan nasional," tulis Anggota Komite Pusat Fatah, Amal Hamad, Sabtu (30/1). Hubungan antara Hamas dan Fatah sempat mengalami ketegangan setelah pemerintahan konsensus nasional dibubarkan pada Juni lalu, setahun setelah diumumkan.
Kedua belah pihak dilaporkan telah memiliki hubungan politik yang berseteru, sejak Hamas memenangkan pemilu legislatif pada 2006 dan menjadi partai yang paling berkuasa di Jalur Gaza. Sejak saat itu, para pejabat otoritas Palestina mengecam Hamas karena menciptakan pemerintahan bayangan di Jalur Gaza dan menghalangi upaya mencapai kesatuan politik.
Di sisi lain, pihak Hamas juga sempat menuduh otoritas Palestina memiliki rencana membasmi gerakan perlawanan di Tepi Barat, yang mengungkapkan adanya penangkaan ratusan anggota Hamas agar upaya rekonsiliasi kedua belah pihak berjalan lancar.
Baca juga:
Sejarah Hari Ini: Simpanse Ham Kembali dengan Selamat dari Angkasa
Teleskop Hubble Temukan Awan Hidrogen Mengarah ke Galaksi Bima Sakti
Ikuti Whatsapp Channel Republika