Cameron Bahas Referendum Inggris dengan Presiden Uni Eropa

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris David Cameron bertemu dengan Presiden Uni Eropa Donald Tusk di Downing Street pada Ahad (31/1).

Makan malam kerja itu dilakukan sebelum Tusk diperkirakan menerbitkan rancangan usul pada awal pekan ini tentang upaya memperbaiki hubungan Inggris dengan Uni Eropa. Rancangan itu dapat digunakan Cameron untuk berkampanye melawan yang disebut Brexit, sebutan bagi yang ingin Inggris keluar dari Uni Eropa.

Pejabat Inggris berharap kesepakatan akhir dicapai dalam pertemuan di Brussels, yang dijawalkan pada 18 hingga 19 Februar Kesepakatan tersebut dapat membuka pintu ke arah penentuan pendapat pada Juni.

Namun, Cameron bersikeras dia berkeinginan menahan selama mungkin untuk mengamankan paket reformasi tepat. Bahkan jika diperlukan, dia akan menunda referendum tersebut hingga September atau bahkan tahun depan.

Jajak pendapat saat ini memperlihatkan warga Inggris yang mendukung negaranya untuk keluar dari Uni Eropa hanya memiliki selisih jumlah yang sedikit dibanding mereka yang berpendapat sebaliknya.

Kunjungan Tusk dilakukan setelah Cameron mengadakan pertemuan mendadak dengan kepala Komisi Eropa, Jean Claude Juncker pada Jumat untuk mencoba dan menyelesaikan kekhawatiran utama pemimpin Inggris, yaitu mengurangi jumlah migran Uni Eropa yang memasuki Inggris.

Pada pertemuan Ahad dengan Tusk, Cameron akan menuntut hak menggunakan "rem darurat" sesegera mungkin setelah pemungutan suara referendum untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa. Dia dilaporkan menambahkan proposal "rem darurat" saat ini tidak berjalan cukup jauh dan hanya akan menjadi solusi sementara semata.

Cameron telah menentukan empat sektor yang ingin dia reformasi, yaitu keuntungan para migran, perlindungan terhadap lebih banyaknya integrasi politik di Uni Eropa, perlindungan terhadap negara yang tidak menggunakan mata uang Euro seperti Inggris serta meningkatkan daya saing ekonomi.

Poin utama yang menjadi desakan Cameron adalah para migran Uni Eropa yang bekerja di Inggris harus menunggu selama empat tahun sebelum mengklaim suatu dana kesejahteraan.