REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI DAW -- Ratusan anggota parlemen berkumpul memulai sesi baru parlemen Myanmar, untuk memilih pemerintah demokratis pertama selama lebih dari 50 tahun. Ini akan mengakhiri pemerintahan militer di negara tersebut.
Dilansir BBC News, Senin (1/2), pertemuan akan didominasi oleh anggota parlemen dari National League for Democracy (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Dalam jajak pendapat November lalu NLD meraih 80 persen suara. Tapi seperempat kursi masih disediakan untuk militer yang juga memegang sejumlah jabatan menteri-menteri kunci sesuai konstitusi.
Salah satu tugas pertama parlemen baru adalah memilih presiden. Pemimpin sebelumnya Thein Sein akan mengakhiri masa jabatannya pada Maret. Namun Suu Kyi tak mungkin menggantikan berdasarkan konstitusi Myanmar. Suu Kyi sebelumnya menunjukkan bagaimana pun ia akan berusaha mengendalikan pemimpin baru.
Transisi dari kekuasaan militer hanya akan terjadi jika pemerintahan NLD diresmikan pada April. Tentara sebelumnya pernah menggulingkan parlemen yang dipilih secara demokratis pada 1962.
Pada Senin, di antara sejumlah tugas untuk parlemen baru adalah akan memilih seorang ketua. Nanti ketua akan memilih ketua dari kedua parlemen. Pekan lalu, Suu Kyi mengkonfirmasi partainya akan memilih Win Myint sebagai pemimpin majelis rendah dan Khaing sebagai pemimpin majelis tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
