REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- PBB pada Ahad (31/1), meminta dana sebesar 861 juta dolar AS atau sekitar Rp 11,7 triliun untuk membantu Irak membiayai kebutuhan krisis humaniter yang disebabkan oleh perang melawan kelompok bersenjata ISIS.
Baghdad, yang mengalami penurunan pendapatan akibat turunnya harga minyak dunia, menyatakan hanya mampu mengolakasikan kurang dari setengah anggaran sebesar 1,56 miliar dolar AS untuk 10 juta orang yang membutuhkan pertolongan.
"Dengan kebutuhan yang terus meningkat ini, alokasi dari pemerintah tidak akan cukup. Kami berharap lembaga Humanitarian Response Plan dari PBB bisa menutupi kekurangan itu," kata Menteri untuk Migrasi dan Pengungsi Jassim Mohammed al-Jaff dalam pernyataan resmi.
Koordinator humaniter PBB untuk Irak, Lise Grande memperkirakan bahwa krisis akan terus meluas dan memburuk dalam bulan-bulan mendatang. PBB memperkirakan warga sipil dalam jumlah besar akan melarikan diri dari Mosul saat pasukan Irak menggelar operasi serangan untuk mengambil alih kota tersebut dari ISIS.
"Warga yang membutuhkan pertolongan akan semakin banyak, sementara dana menurun. Ini sebabnya ada kekurangan yang besar. Kami harus membuat prioritas," kata dia kepada Reuters setelah mengumumkan permintaan bantuan di Baghdad.
Di antara 10 juta orang yang membutuhkan pertolongan, sebanyak 3,3 juta adalah mereka yang mengungsi karena konflik dengan ISIS sejak 2014 dan seperempat juta orang dari Suriah yang juga melarikan diri akibat konflik. Jumlah anak-anak di antara para pengungsi tersebut mencapai sekitar 50 persen.
Pada tahun lalu, pemerintah Irak mengalokasikan sekitar 850 juta dolar untuk menampung keluarga pengungsi itu dan kemudian mengembalikan mereka ke tempat asal. Namun pada kenyataannya, jumlah pembiayaan hanya mencapai 60 persen dari alokasi tersebut.
PBB menyatakan bahwa mereka hanya meminta sedikit dari angka kebutuhan sebenarnya yang mencapai 4,5 miliar dolar AS.
Baca juga: Kaki Tersangka Teroris Sydney Difoto untuk Dibandingkan dengan Foto ISIS
Ikuti Whatsapp Channel Republika
