Ahad 14 Feb 2016 19:17 WIB

Pemerintah Korut Ambil 70 Persen Upah Pekerja untuk Danai Program Nuklir

Citra satelit yang menunjukkan lokasi reaktor nuklir Korea Utara (Korut) Yongbyon.
Foto: reuters
Citra satelit yang menunjukkan lokasi reaktor nuklir Korea Utara (Korut) Yongbyon.

REPUBLIKA.CO.ID,  SEOUL -- Korea Selatan mempertahankan keputusannya untuk menarik diri dari wilayah industri antar-Korea secara tiba-tiba pada Minggu dan mengklaim bahwa 70 persen upah pekerja asal Korea Utara di tempat itu digunakan untuk mendanai pengembangan nuklir dan misil Pyongyang.

Seoul pada 10 Februari lalu mengumumkan bahwa mereka akan mundur dari kompleks industri Kaesong, dimana sejumlah perusahaan Korea Selatan beroperasi di tempat itu dan mempekerjakan warga Korea Utara. Keputusan itu untuk menghukum Pyongyang atas uji coba nuklir dan misil terbaru mereka yang melanggar sejumlah ketentuan PBB.

"Mata uang asing apapun yang diperoleh di Korea Utara diberikan kepada Partai Pekerja, dimana dana tersebut digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir atau misil, atau untuk membeli barang-barang mewah," kata Menteri Unifikasi Hong Yong Pyo dalam wawancara di televisi.

Hong menuturkan, sekitar 70 persen dari seluruh dolar AS yang dibayarkan sebagai upah kerja diambil oleh pemerintah, sementara para pekerja hanya diberi beberapa tiket untuk membeli makanan dan barang-barang kebutuhan lainnya, begitu pula dengan mata uang setempat.

Wilayah yang terletak sekitar 10 kilometer ke arah utara dari perbatasan yang bersitegang itu, secara resmi ditutup setelah Pyongyang mengusir para manajer dan menjadikan kompleks itu di bawah kendali militer.

Penutupan kompleks yang mengejutkan tersebut, yang merupakan simbol besar kerjasama antar-Korea sejak wilayah itu dibuka pada 2004, telah meningkatkan ketegangan dan menyebabkan kerugian besar bagi 124 perusahaan Seoul yang beroperasi di tempat itu.

Perusahaan Seoul itu selama bertahun-tahun telah mengeluarkan upah kerja sebesar 560 juta dolar AS (sekitar Rp 7,5 triliun) termasuk sebesar 120 juta dolar AS pada tahun lalu, diberikan kepada sekitar 53.000 orang pekerja asal Korea Utara yang bekerja di kompleks itu.

"Seoul menyadari permasalahan terkait upah kerja yang disedot namun telah mempertahankan proyek wilayah itu dikarenakan status kompleks industri itu yang merupakan sebuah simbol kerja sama antarkorea, ujar Hong.

Baca juga: Donald Trump Tuduh Mantan Presiden AS Berbohong

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement