REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- PBB membagikan bantuan kemanusiaan buat 38 ribu warga sipil yang terusir dari rumah mereka akibat konflik baru-baru ini di Wilayah Darfur, Sudan.
"PBB dan mitranya telah membagikan bantuan makanan dan bantuan lain kemanusiaan buat 38 ribu warga sipil, kabanyakan perempuan dan anak-anak --yang telah kehilangan tempat tinggal akibat konflik belum lama ini di Daerah Jebel Marra di Darfur," kata Kantor Koordinator Kemanusiaan dan Residen PBB dan di Sudah dalam satu pernyataan, Senin (16/2).
Bantuan lain penyelamat nyawa meliputi air, tempat berteduh, alat masak, kakus, peralatan medis dan makanan pelengkap bergizi buat anak-anak yang kekurangan gizi, tambahnya. Menurut pernyataan tersebut, 38.000 orang yang telah menerima bantuan berada di tiga lokasi di Darfur Utara, 23 ribu di Sortony --di sebelah pangkalan UNAMID, dan 13 ribu di Tawilla di satu kamp yang didirikan buat orang yang kehilangan tempat tinggal dan lebih dari 1.000 orang di Kota Kecil Kebkabiya.
Residen dan Koordinator Kemanusiaan PBB di Sudan Marta Ruedas menyampaikan di dalam pernyataan itu perlunya bagi dukungan jangka panjang buat orang yang kehilangan tempat tinggal. "Pasokan darurat telah dikirim buat orang yang baru kehilangan tempat tinggal di Darfur Utara. Tapi bantuan untuk waktu yang lebih lama akan diperlukan selama kondisi tetap tidak aman buat mereka untuk pulang ke desa mereka," kata wanita pejabat tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua.
"Pengungsian juga dapat bertambah jika permusuhan berlangsung terus."
PBB juga menyerukan dihentikannya permusuhan, dan mendesak semua pihak dalam konflik itu agar mengizinkan pekerja kemanusiaan internasional mencapai orang yang menjadi pengungsi di Darfur Tengah.
Pada pertengahan Januari lalu, bentrokan sengit meletus antara prajurit militer Sudan dan faksi Gerakan Pembebasan Sudan (SLM)/Abdul-Wahid Nur di sekitar daerah Jebel Marra di Negara Bagian Darfur Tengah di Sudan. Peristiwa tersebut memaksa ribuan warga sipil menyelamatkan diri dari daerah itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika