REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Mesir memerintahkan penutupan pusat laporan dan dokumentasi dugaan korban penyiksaan. Para pejabat mengatakan, pusat El Nadeem telah melanggar peraturan Kementerian Kesehatan.
Tapi keputusan itu diduga 'bermotif politik'.
Seperi diketahui, kelompok-keompok hak asasi mausia telah mengkritik pemerintah Mesir atas tindakan keras terhadap perbedaan pendapat. Lonjakan tuduhan penyiksaa oleh aparat juga melonjak.
Pusat El Nadeem yang berbasis di Kairo telah beroperasi sejak 1993 memberikan dukungan dan konseling bagi korban penyksaan.
Direktur organisasi Aida Seif al-Dawla mengatakan, kelompoknya telah diminta tutup. Namun pihaknya bersumpah untuk menentang perintah tersebut.
"Kecuali mereka menangkap kami semua, kami akan terus bekerja," katanya kepada BBC News, Kamis (18/2).
Amnesty International mengatakan, langkah terhadap pusat El Nadeem tampaknya menjadi perpanjangan dari tindakan keras yang sedang berlangsung terhadap aktivis hak asasi manusia di Mesir.
Kelompok hak asasi manusia menuduh pasukan keamanan menyiksa tahanan dan menahan tersangka aktivis atau militan Islam tanpa melaporkan penangkapan mereka. Namun, tuduhan itu dibantah pemerintah.
Hanya dua pekan lalu, jasad mutilasi mahasiswa Italia Guilio Regeni ditemukan di pinggir jalan di tengah tuduhan penculikan oleh Dinas Keamanan.
Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi memimpin penggulingan militer Presiden Mohammed Morsi pada 2013 dan menyebabkan protes massa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
