Ahad 21 Feb 2016 07:45 WIB

Australia Berunding dengan Enam Negara Bahas Pencari Suaka

  Laporan PBB menyatakan sejumlah aspek kebijakan pencari suaka Australia melanggar ketentuan PBB mengenai penganiayaan.
Foto: abc news
Laporan PBB menyatakan sejumlah aspek kebijakan pencari suaka Australia melanggar ketentuan PBB mengenai penganiayaan.

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Australia tengah berunding dengan enam negara--antara lain Indonesia, Malaysia, dan Filipina--untuk menempatkan para pencari suaka yang ditahan di Papua Nugini dan Nauru, menurut surat kabar Sydney Morning Herald, Sabtu (20/2).

Jumlah pencari suaka yang berupaya ke Australia relatif jauh lebih kecil dibanding mereka yang tiba di Eropa. Namun keamanan perbatasan adalah persoalan politik yang panas di Australia yang berpengaruh terhadap hasil pemilu nasional tahun ini.

Perundingan dengan pemerintah tiga negara Asia Tenggara fokus untuk menempatkan 1.459 tahanan pencari suaka, yang sebagian besar di antaranya tiba pada masa pemerintahan sebelumnya, kata surat kabar tersebut.

Tiga negara lain juga terlibet dalam tahap awal perundingan. Namun Sydney Morning Herald tidak mengungkapkannya. Juru bicara Perdana Menteri Malcolm Turnbull menolak membenarkan ataupun membantah laporan tersebut.

Meski demikian, Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengingatkan bahwa perundingan masih berada dalam tahap awal karena persoalan lokal akan mempengaruhi hasil akhir negosiasi. "Beberapa negara mempunyai persoalan domestik seperti pemilihan umum," kata Bishop dalam pernyataan tertulis.

Filipina akan menggelar pemungutan suara pada 9 Mei mendatang untuk memilih presiden dan wakil presiden baru. Kebijakan keras Canberra dalam bidang imigrasi membuat siapapun yang diketahui hendak menuju Australia dengan kapal akan dikirim ke Nauru dan Pulau Manus di Papua Nugini. Mereka tidak akan pernah boleh menetap di Australia.

Upaya Australia pada masa lalu untuk menempatkan pencari suaka di negara lain berakhir dengan kegagalan.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement