REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Partai Komunis berkuasa Cina mengusir dua pejabat senior di wilayah rawan kekerasan Xinjiang karena tuduhan korupsi. Keduanya dikirim ke jaksa untuk ditindaklanjuti.
Cina telah memenjarakan puluhan pejabat senior sejak Presiden Xi Jinping meluncurkan kampanye pembersihan korupsi setelah menjabat tiga tahun lalu.
Pada Juni, pihak berwenang mengumumkan penyelidikan atas pelanggaran disiplin serius, eufemisme untuk korupsi kepada Alimjan Miamai (56 tahun), mantan sekretaris jenderal di pemerintahan Xinjiang, rumah bagi banyak etnis Uighur Muslim Cina.
Komisi Sentral Inspeksi Displin (CCDI) mengatakan di situsnya pada Ahad malam, pejabat tersebut melakukan pelanggaran yang sangat parah dan merusak kesatuan partai.
Maimaitiming diduga melakukan kejahatan membentuk geng dan faksi, menentang penyelidikan mentrasfer kasil kejahatan, menghancurkan bukti, menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan hubungan seksual yang tidak benar.
Berdasarkan biografi resmi, Alimjan Maimaitiming berasal dari Cherchen yang juga dikenal dengan nama Cina, Qiemo, jauh di selatan Xinjiang. Ia sebelumnya merupakan kepala editor Xinjiang Daily.
Selain Maimaitiming, yang dibawa ke jaksa adalah Xie Hui (53 tahun). Ia berada di bawah penyelidikan pada Juli lantaran melanggar disiplin partai dan aturan untuk pengangkatan pejabat. Ia juga menyalahgunakan kekuasaannya dan menerima uang dalam jumlah besar.
Ratusan orang telah meninggal dalam beberapa tahun terakhir dalam kerusuhan di Xinjiang. Pemerintah menyalahkan militan Islam yang ingin mendirikan sebuah negara merdeka yang disebut Turkestan Timur.
Namun banyak kelompok hak asasi san ahli asing mengatakan, akar penyebab masalah adalah ketidakpuasan di kalangan warga Uighur atas batasan agama dan budaya mereka.
Cina menyangkal setiap penindasan di Xinjiang, sebuah wilayah yang kaya sumber daya di perbatasan Asia Tengah. Pemerintah justru mengatakan, ancaman teroris sangat nyata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika