REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Rekonsiliasi dan Perdamaian Asia (APRC) meminta Indonesia menjadi penengah atas konflik klaim laut Cina Selatan yang masih berlanjut. Ketua Dewan Rekonsiliasi dan Perdamaian Asia (APRC), Surakiart Sathirathai, menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan meminta Indonesia agar lebih berperan dalam menciptakan perdamaian di Asia.

"Kenyataannya adalah Wapres Jusuf Kalla diterima di kawasan regional, APRC melihat Indonesia berada dalam posisi yang bagus untuk memberikan solusi dalam menciptakan perdamaian di laut Cina Selatan," jelas Sathirathai di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/2).

Sathirathai menilai, posisi Indonesia di Asia saat ini sangatlah baik dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia. Sehingga, APRC berharap dalam diskusi pagi ini, Indonesia dan APRC dapat bekerja sama dalam mengembangkan kawasan minyak dan gas di laut Cina Selatan.

APRC pun meminta JK agar berkomunikasi dengan negara-negara yang terlibat konflik laut Cina Selatan. Selain itu, APRC juga akan mengundang negara sahabat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk memberikan solusi dalam konflik laut Cina Selatan.

"Jadi APRC sangat bergantung pada kepemimpinan Wapres Jusuf Kalla, bukan hanya sebagai anggota APRC, tetapi juga sebagai Wakil Presiden Indonesia yang diterima dan dikenal baik di kawasan regional agar dapat membawa perdamaian dan kesejahteraan di laut Cina Selatan," jelas dia.

Lebih lanjut, menurut dia, pertemuan antara negara-negara konflik tersebut dapat dilakukan kapan saja, tergantung Indonesia. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan konflik di laut Cina Selatan dapat diselesaikan dengan cara yang damai, yakni melalui dialog atau perundingan antar negara untuk mengembangkan kawasan tersebut.

"Bahwa di situ mungkin ada kekayaan alam yang ingin dieksploitasi, oleh karena itu jalan yang terbaik ialah bekerja bersama-sama untuk eksplorasi di situ sesuai dengan wilayah masing-masing," jelas JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika