REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara harus membayar harga atas pengujian nuklir dan peluncuran roket terbarunya. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye bersumpah menekan Korut menerima denuklirisasi sebagai pilihan layak untuk bertahan hidup.
Dalam pidato yang disiarkan televisi untuk menandai peringatan gerakan 1919 kemerdekaan melawan kekuasaan Jepang atas Semenanjung Korea. Park mengatakan kegagalan menanggapi provokasi sembrono Korut hanya akan menghasilkan uji nuklir lebih lanjut.
"Jika kita meninggalkan mereka sendirian, mereka akan terus," kata presiden yang secara signifikan telah mengeraskan sikapnya terhadap Korut setelah uji coba nuklir keempat pada 6 Januari dan peluncuran roket jarak jauh bulan lalu.
"Korea Utara harus memahami dengan jelas, mereka tidak bisa lagi mempertahankan rezim mereka melalui senjata nuklir," tamabahya dilansir dari Channel News Asia, Selasa (1/3).
Komentar Park datang di tengah rancangan resolusi dari Amerika yang akan menjatuhkan sanksi terberat atas program senjata nuklir Korut. Draft teks akan membutuhkan negara lain untuk mengambil langkah pemeriksaan semua kargo dari dan ke Korut dan memberlakukan pembatasan perdagangan.
Park mengatakan, rancangan yang telah mendapatkan persetujuan dari sekutu utama Korut, Cina menunjukkan kehendak kolektif masyarakat internasional untuk memastikan Korut 'membayar harga' karena penolakannya menghentikan program senjata nuklirnya.
Park mengatakan, pemerintah Korsel akan membuka pintu untuk dialog terbuka, tapi sampai Korut menunjukkan kesediaannya berubah dan mengejar denuklirisasi. "Bola sekarang di pengadilan Korea Utara," tambahnya.
Resolusi PBB saat ini sedang dibahas di Dewan Keamanan, merupakan kompromi antara Amerika Serikat dan Cina yang telah berselisih atas bagaimana menanggapi uji coba terakhir Korut.
Baca juga: Sejarah Hari Ini: AS Uji Coba Bom Hidrogen 14,8 Megaton
Ikuti Whatsapp Channel Republika
