REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Rofi Munawar meminta polemik terkait pelarangan produk Israel dihentikan, Kamis (10/3). Menurutnya, sesungguhnya rekomendasi KTT OKI sudah jelas dan tidak multitafsir.
Ia mengatakan pemerintah ada baiknya segera membuat tindak lanjut kebijakan dalam negeri yang tegas dan implementatif sebagai bentuk respon maupun komitmen Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina.
"Daripada berpolemik wacana pelarangan berupa produk atau kebijakan Israel, ada baiknya saat ini Indonesia lebih produktif menjalankan hasil rekomendasi KTT OKI," katanya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id.
Menurutnya, komitmen Indonesia dalam melaksanakan rekomendasi KTT OKI akan menjadi contoh bagi negara-negara lainnya. Bahwa ini kesungguhan Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina.
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menghasilkan Deklarasi Jakarta dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa, di Jakarta, Senin (7/3). Salah satu point pentingnya adalah menyerukan masyarakat internasional mendukung boikot terhadap produk-produk Israel yang dihasilkan di dalam atau wilayah permukiman ilegal Israel.
Seruan tersebut muncul di akhir pelaksanaan konferensi yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari 57 negara. Namun, pernyataan bertolak belakang disampaikan Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP yang menjelaskan maksud Presiden Joko Widodo memboikot kebijakan Israel di tanah Palestina dan bukan produk-produk berupa barang.
“Pelarangan produk ini dapat menjadi langkah awal yang dapat berdampak besar, jika dilakukan secara konsisten dan komitmen oleh seluruh negara OKI. Tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk Israel memiliki kontribusi dalam proses pendudukan Israel di wilayah Palestina,” ujarnya.
Baca juga, GINSI: Indonesia tak Impor Barang Israel.
Rofi’ menyesalkan silang pendapat yang terjadi di Pemerintahan atas isi resolusi nomor 16 KTT OKI tersebut. Mengingat, kondisi tersebut seakan telah mendegradasi komitmen Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina. Terlebih, polemik tersebut saat ini ternyata lebih banyak menimbulkan perdebatan tanpa solusi dan informasi yang tidak sesuai.
“Rekomendasi KTT OKI tidak boleh hanya dikonsumsi pada level elit pemerintah saja, namun harus mampu menjadi agenda publik yang massif dan terorganisir di seluruh negara OKI. Karena usaha menentang penjajahan di dalam sejarah, diantaranya karena kemampuan melepaskan diri dari produk-produk jajahan tersebut,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika