REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemboikotan produk Israel oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) perlu ditanggapi serius dengan adanya tindakan bersama. Untuk itu, perlu dibentuk adanya tim khusus yang memantau pelaksanaan pemboikotan.
Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Djuwana mengatakan, perlu adanya utusan khusus atau sekjen dari OKI yang melakukan pemantauan apakah negara-negara anggota OKI tersebut secara konsisten menjalankan kesepakatan boikot. Kesepakatan pemboikotan produk Israel dibentuk saat Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI pekan lalu.
"Kalau hanya Indonesia atau beberapa negara OKI, tidak ada artinya. Ini harus serempak bersama-sama," ujar dia kepada Republika.co.id, Jumat (11/3).
Menurutnya, ada kelemahan dari negara-negara OKI jika tidak ada utusan khusus atau sekjen yang kuat untuk memantau kesepakatan tersebut. Tanpa adanya pengawasan, kata dia, negara-negara OKI tidak serempak melakukan pemboikotan sehingga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap sikap Israel.
Utusan khusus tersebut bisa saja adalah mantan Menteri Luar Negeri Indonesia yang akan bertugas melakukan shuffle diplomasi.
"Jadi, dia akan berputar kesana kemari untuk pada saatnya dilakukan pemboikotan, memastikan negara OKI melakukan boikot," kata dia.
Ia mencontohkan Amerika Serikat yang akan memantau benar penerapan sanksi PBB terhadap Iran. "Jika, misalnya ada warga Singapura yang melakukan perdagangan senjata ke Iran, maka itu akan diusut terus secara pidana," katanya.
Untuk itu, ia kembali menegaskan pentingnya komitmen negara-negara OKI. Namun, ia melanjutkan, perlu diwaspadai kemungkinan Israel melalui lobi-lobi Yahudinya melakukan devide et impera atau memecah belah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
