REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Kelompok oposisi utama Suriah mengatakan akan hadir pada perundingan perdamaian, yang akan digelar pada Senin di Jenewa. Namun, kelompok itu menuduh pemerintahan Presiden Bashar al-Assad sedang bersiap meningkatkan peperangan untuk memperkuat posisi mereka dalam perundingan.

Pembicaraan yang ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu akan dilangsungkan di Jenewa, dua pekan setelah kesepakatan gencatan senjata mulai diterapkan. Pembicaraan pada Senin tersebut bertepatan dengan peringatan lima tahun konflik di Suriah.

Kesepakatan gencatan senjata dilaporkan telah mengurangi kekerasan kendati belum dapat menghentikan pertempuran. Kekerasan lebih lanjut dilaporkan terjadi di Suriah pada Jumat.

Komite Perundingan Tinggi (HNC) mengatakan kelompoknya akan hadir dalam perundingan sebagai bagian dari "komitmennya terhadap upaya internasional dalam menghentikan pertumpahan darah di Suriah serta menemukan penyelesaian politik".

Namun menurut pernyataan yang dikeluarkannya pada Jumat, kelompok itu mengecilkan kemungkinan bisa mencapai kesepakatan dengan pemerintah Suriah dalam mengakhiri perang di negara itu. Peperangan telah menewaskan lebih dari 250.000 orang dan menyebabkan krisis pengungsi di Timur Tengah dan Eropa.

Rusia mengatakan pihaknya berharap bahwa sekutunya, pemerintah Suriah, akan hadir dalam perundingan kendati Damaskus belum secara terbuka menyatakan akan datang. Menteri luar negeri Suriah diperkirakan akan mengumumkan posisi pemerintahannya soal perundingan itu pada Sabtu.

Perundingan perdamaian yang digelar dua tahun lalu buyar karena kedua pihak tidak menyepakati agenda. Pada saat itu, Damaskus ingin memusatkan pembicaraan pada upaya memerangi terorisme sementara oposisi ingin pembahasan dipusatkan pada masalah peralihan pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika