REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Sebuah jajak pendapat baru menunjukkan warga Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Inggris menghendaki mereka dapat tinggal di keempat negara ini tanpa perlu persetujuan visa seperti yang berlaku di negara-negara Uni Eropa.
Survey yang dilakukan oleh lembaga The Royal Commonwealth Society menunjukan adanya dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan sistem pergerakan bebas warga yang diberlakukan di Uni Eropa diantara keempat negara persemakmuran tersebut.
Sebanyak 70 persen dari warga Australia mendukung gagasan ini dan hanya 1 dari 10 orang Australia yang menolaknya.
Dukungan lebih besar ditunjukan warga Kanada (75%), Selandia Baru (82%) dan penduduk berusia di bawah 35 tahun.
Usulan kebijakan ini tidak cukup populer di Inggris, karena hanya ada 58 persen dari mereka yang disurvey mendukungnya dan 1 dari 5 orang menilai ini bukan gagasan yang baik.
"Saya kita ini tidak akan berfungsi,” demikian kata Lord Howell dari Guilford, Presiden Royal Commonwealth Society.
"Kita perlu menyambut teman kita dengan tangan terbuka ketika mereka mengunjungi kita dan untuk melakukannya kita perlu memastikan adanya pergerakan warga yang sebebas mungkin."
Namun demikian sudah tidak mengagetkan lagi jika gagasan ini amat populer dikalangan pemuda di negara-negara persemakmuran Inggris yang ditemui di tempat minum di London.
"Saya kita jika kita menilik jejak sejarah sebagai negara persemakmuran, maka tawaran ini cukup adil,” kata Jo McGregor, pegawai bar dari London.
"Mengapa orang dari Australia, Selandia Baru harus dipersulit untuk bekerja di Inggris ketimbang orang-orang dari Uni Eropa? padahal Kita memiliki ratu yang sama, kita berjuang di perang yang sama, kita memiliki bahasa dan kebudayaan yang sama.”
Namun mantan Menteri Luar Negeri Australia yang kini menjadi Duta Besar Australia di Inggris, Alexander Downer, langsung menentang usulan ini.
Dia menyarankan kebijakan pembebasan visa semacam ini bisa berdampak buruk bagi keamanan perbatasan Australia.
"Jika kita memiliki pengecualian ... kita tidak akan tahu siapa yang baru datang dari negara itu di awal," kata Downer.
"Kita harus mengelola perbatasan kita dengan cara yang masuk akal yang koheren. Kami tidak akan mengubah pengaturan tersebut bagi siapa pun."
Tapi Downer mengakui adanya kekecewaan dikalangan warga Australia lantaran tidak mudah lagi mendapatkan visa untuk bekerja di Inggris seperti dulu".
Inggris sedang berusaha mengurangi migrasi dengan membatasi jumlah mereka yang berasal dari luar Uni Eropa.
Mulai 6 April mendatang warga Australia yang akan tinggal lebih dari enam bulan di Inggris akan harus membayar $380 untuk mendapatkan layanan kesehatan nasional “gratis”.
Sementara Mereka yang ingin tinggal permanen di negara itu juga akan diwajibkan memiliki simpanan dana minimal $66.500 untuk diizinkan tinggal.
Pejabat dan anggota partai dari Perdana Menteri Inggris telah memperingatkan ketat, peraturan visa yang lebih mahal bisa memiliki dampak jangka panjang pada hubungan Inggris dengan Australia.
"Jika Inggris ingin perusahaan Australia terus berinvestasi sangat kuat di Inggris mereka harus berpikir tentang memastikan pengaturan visa yang cukup liberal dimana investor Australia bisa mendatangkan warga Australia yang lebih banyak untuk membantu menjalankan bisnis mereka," kata Downer.
Ikuti Whatsapp Channel RepublikaDisclaimer:
Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
