Rabu 16 Mar 2016 12:32 WIB

Cina Dirikan Pusat Peringatan Tsunami di Laut Cina Selatan

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Dwi Murdaningsih
Pulau di kawasan konflik laut Cina Selatan
Foto: VOA
Pulau di kawasan konflik laut Cina Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina telah mendirikan pusat peringatan tsunami di Laut Cina Selatan. Ini merupakan upaya terbaru Cina untuk meningkatkan yuridiksinya di perairan yang disengketakan tersebut.

Cina mengklaim sebagian besar perairan kaya energi di mana lima triliun dolar AS perdagangan kapal melintas tiap tahunnya. Negara tetangga Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vitnam juga memiliki klaim di perairan itu. Amerika Serikat telah menyuarakan keprihatinan tentang perbuatan Cina di salah satu rute perdagangan tersibuk dunia tersebut.

Kepala State Oceanic Administration Wang Hong mengatakan, pusat peringatan tsunami masih dalam konstruksi tapi sudah mulai melakukan operasi awal.

"Kami sudah mulai mengeluarkan peringatan tsunami kepada masyarakat internasonal, termasuk negara-negara di pinggiran Laut Cina Selatan," ujarnya dilansir dari Channel News Asia, Rabu (16/3).

Ia menuturkan, kerja sama di Laut Cina Selatan merupakan salah satu fokus penting Cina dan berharap untuk berkolaborasi dengan negara-negara Laut Cina Selatan guna menciptakan laut yang damai dan harmonis.

Namun Wang tidak memberikan rincian lokasi pusat peringatan tsunami tersebut berada. Klaim yang semakin tegas Cina di Laut Cina Selatan, bersama dengan modernisasi cepat angkatan lautnya telah mengguncang saraf di sekitar wilayah tersebut.

Cina mengatakan operasinya di laut termasuk reklamasi lahan pada terumbu dan pulau-pulau, sebagian besar ditujukan untuk meningkatkan peneltian sipil, pencarian dan penyelamatan keamanan maritim yang juga akan menguntungkan negara-negara lain.

Meski demikian, Cina mengaku berhak terhadap fasilitas pertahanan terbatas di wilayahnya. Cina telah membantah laporan tentang rudal permukaan ke udara yang ditempatkan di Pulau Woody.

Militer AS yang tetap memiliki kekuatan angkatan laut paling kuat di wilayah tersebut telah memperingatkan Cina membangun pengawasan tingkat d facto atas Laut Cina Selatan. Hal ini mengancam kebebasan navigasi untuk pelayaran internasional.i

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement