Sabtu 26 Mar 2016 00:01 WIB

Giliran Malaysia, 100 Kapal Cina Langgar Batas Perairan

Red: Ilham
Kapal penjaga laut Cina berpatroli di Laut Cina Selatan.
Foto: Reuters
Kapal penjaga laut Cina berpatroli di Laut Cina Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Kantor berita resmi Malaysia dan badan keamanan laut Malaysia melaporkan, sekitar 100 kapal pencari ikan Cina terdeteksi melakukan pelanggaran batas wilayah perairan Malaysia di Laut Cina Selatan yang disengketakan.

Pelanggaran wilayah yang dilaporkan pada hari Kamis (24/3), merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh kapal-kapal Cina untuk meningkatkan perhatian di Asia Tenggara. Empat negara di kawasan tersebut keberatan atas klaim Cina di keseluruhan wilayah Laut China Selatan.

Kantor Berita Malaysia (Bernama) melaporkan, Menteri Keamanan Nasional Malaysia, Shahidan Kassim menyatakan, beberapa peralatan milik Badan Penegakan Hukum Kemaritiman Malaysia dan angkatan laut dikirimkan ke dekat wilayah Luconia Shoals untuk memantau situasi.

Shahidan tidak menyebutkan secara spesifik tipe kapal-kapal Cina yang terdeteksi, namun petugas Badan Penegakan Hukum Kemaritiman menyatakan mereka sedang mencari ikan dengan pengawalan dua unit kapal keamanan laut Cina.

Cina mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang dilalui kapal pengangkut komoditas perdagangan senilai lima triliun dolar AS setiap tahun. Negara-negara yang berdekatan di Asia Tenggara, yakni Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan juga mengklaim wilayah perairan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hong Lei mempertanyakan laporan Malaysia dalam pengarahan Jumat pagi. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Malaysia.

"Saat ini musim ikan di Laut Cina Selatan ... Sekarang tahunnya, setiap tahun, kapal penarik pukat Cina berada di wilayah perairan yang sah untuk melakukan kegiatan-kegiatan penangkapan ikan secara normal," kata Hong tanpa menguraikan lebih lanjut.

Shahidan membantahnya. "Malaysia bertindak secara legal karena kapal-kapal tersebut ditemukan melanggar zona eksklusif ekonomi," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement