REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina, Rabu (30/3), mengingatkan Taiwan bagian dari undang-undang baru yang mengatur hubungan keduanya dapat menyebabkan kerugian fatal dasar pembicaraan mereka dan Beijing menentang keras berbagai hambatan dalam peningkatan hubungan.
Cina memandang penuh kecurigaan terhadap Taiwan sejak Tsai Ing-wen dan partainya yang mendukung kemerdekaan Taiwan, Partai Progresif Demokratik (DPP) memenangi pemilihan umum presiden dan anggota parlemen pada Januari lalu yang disusul gelombang sentimen antiCina.
Pada 2014, ratusan mahasiswa menduduki gedung parlemen Taiwan di Taipei selama beberapa pekan dalam aksi unjuk rasa yang disebut dengan "Gerakan Bunga Matahari". Unjuk rasa tersebut menuntut keterbukaan dan kekhawatiran meningkatnya pengaruh politik dan ekonomi China di negara kepulauan yang menganut sistem demokrasi itu.
Protes terhadap Perjanjian Perdagangan Jasa Lintas-Selat pada 2013 yang berlangsung di tengah pembukaan jalur investasi dari kedua belah pihak di bidang industri, termasuk perbankan, perawatan kesehatan, dan pariwisata telah menunjukkan meluasnya sentimen antiCina di Taiwan dalam beberapa tahun.
DPP menyampaikan usulan kepada parlemen Taiwan agar terlebih dulu meloloskan apa yang disebut dengan supervisi undang-undang Lintas-Selat Taiwan sebelum mempertimbangkan persetujuan atas perjanjian perdagangan tersebut.
Cina merasa khawatir undang-undang tersebut dapat menghambat perjanjian dengan Taiwan pada masa-masa mendatang. Ditanya tentang undang-undang tersebut, seorang juru bicara kantor Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa dasar dari pembicaraan antara kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan.
"Apa pun yang merusak dasar dari konsultasi dan negosiasi antarkedua belah pihak di kawasan selat, mengganggu atau menghalangi perkembangan yang relevan atau mencalonkan orang yang membuat rintangan dalam peningkatan hubungan, kami akan menentangnya secara tegas," kata juru bicara Kemenlu Cina An Feng-shan dalam pengarahan singkat rutin.
Perjanjian perdagangan dengan Cina tersebut dibekukan di parlemen Taiwan, meskipun langkah yang dilakukan oleh kepulauan yang mendirikan pemerintahan sendiri tersebut tetap berlangsung selama periode Februari-Mei akan terlihat seperti pertanda bagaimana Tsai akan mengendalikan hubungan Taiwan-Cina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika