REPUBLIKA.CO.ID, HEBRON -- Sebuah kelompok hak berbasis di Hebron menuntut Israel menahan tentara yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga Palestina. Kemarahan tumbuh di Tepi Barat, Selasa (29/3), setelah pengadilan militer Israel mengatakan bukti terhadap tentara tak meyakinkan.
"Itu kebohongan besar, itu bukan hak tentara menembak (Abdel al) Fattah di mana tentara tak sedang terancam oleh warga Palestina manapun," kata Direktur Kelompok Aktivis berbasis di Hebron Youth Against Settlements, Issa Amro seperti dilansir Aljazirah.
Amro mengatakan tak ada warga Palestina yang terbukti memiliki bahan peledak di diri mereka. Komandan memberikan perintah langsung kepada tentara untuk menembak dan membunuh warga Palestina.
Hal ini menurut Amro merupakan semacam balas dendam. Amro mengatakan pernah mendengar panglima militer memberitahu tentara untuk menembak warga tanpa alasan apapun.
"Membunuh warga Palestina atau setiap manusia adalah kejahatan, terutama ketika tak ada ancaman ditunjukkan," katanya.
Hakim militer Letnan Kolonel Ronen Shor mengatakan ada keraguan mengenai keadaan penembakan mengingat kompleksitas peristiwa. Shor juga memerintahkan tentara tersebut untuk ditahan selama dua hari lagi.
Jaksa sebelumnya mengatakan, penembakan itu dilakukan dengan sengaja dan meminta pengadilan memperpanjang penahanan hingga 7 April selama penyelidikan berlangsung. Tapi hakim menyatakan, tentara itu hanya akan ditahan hingga Kamis (1/4).
Kasus penembakan ini memicu kemarahan dan ketegangan politik. Banyak warga Palestina mengatakan, penembakan Fattah membuktikan Israel bersalah menggunakan kekuatan berlebihan dan pembunuhan di luar hukum.
Saat kejadian Fattah dan rekannya dituduh menikam seorang tentara Israel di Tepi Barat pekan lalu. Fatah ditembak dan terluka, sementara rekannya Ramzi Aziz al-Qasrawi tewas seketika. Ketika Fattah tergeletak di tanah, seorang tentara Israel tertangkap kamera mengangkat senjata dan menembak kepalanya hingga tewas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
